Ketua Komisi III DPR Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul mengaku tidak berani mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tidak diperintah juragan. Pengakuan itu disampaikan Bambang Pacul, anggota Fraksi PDIP, menjawab permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam rapat kerja
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK menyamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan masjid. Dua lembaga itu hanya bisa berfungsi efektif kalau terbebas dari kepentingan politik. Karena itu, JK berharap agar KPK bersikap independen. Jangan terpengaruh kepentingan politik tertentu. “Jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan 10 orang pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Seluruh pejabat tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) setelah sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (11/4/2023). “Kami sampaikan permohonan maaf atas
Peneliti Senior Imparsial Al Araf, mengatakan KUHP Baru sejatinya merupakan kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. Terkait dengan polemik hukuman mati, Imparsial menyelenggarakan diskusi publik pada tanggal 12 April 2023, dengan tema “KUHP Baru dan Problematika Hukuman Mati di Indonesia”. Diskusi yang diselenggarakan Imparsial Rabu 12 April
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terkait proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (29/3/2023). “Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu (Makassar-Parepare) ada keterkaitan,” kata Wakil
Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tetap dihukum mati usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang ia ajukan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri cs soal aduan pelanggaran etik pada hari ini Rabu 12 April 2023. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya akan memproses laporan satu persatu. Pemeriksaan hari ini, kata dia, adalah terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemberhentian Endar
Dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian ESDM resmi dilaporkan ke polisi. Laporan itu dibuat Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) ke Polda Metro Jaya, Selasa (11/4). Kurniawan menyatakan pihaknya melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya lantaran tempat kejadiannya diduga terjadi di KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Semarang dan Jakarta. Operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan suap proyek track layout Stasiun Tegal. “Betul,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Selasa, 11 April 2023, saat dikonfirmasi. Ali menjelaskan upaya paksa tersebut dilakukan pada siang hari
Anggota Komisi III DPR Supriansa mendukung satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Namun, ia menyarankan Mahfud menggandeng Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tidak ada salahnya Komite TPPU bekerja sama dengan Polri dan KPK dalam menyelidiki
Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menilai vonis 3 tahun 6 bulan untuk AG karena terbukti terlibat penganiayaan David Ozora sudah tepat. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan disebut telah memutuskannya dengan berbagai pertimbangan. “Sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum kan 4 tahun, tadi diputuskan oleh hakim
Presiden Joko Widodo dinilai harus terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana demi melindungi masyarakat dalam jangka panjang dan bukan hanya menjelang pemilihan umum (pemilu). “Ini bukan soal Pemilu saja, soal illicit enrichment, transaksi uang kartal dan segala macamnya. Pemilu itu hanya musiman,” kata Ketua Badan Pengurus
