Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, terkait Keppres Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, merupakan sebuah perintah perundang-undangan. “Dulu MPR membuat perintah, kemudian ada Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),” ujar Mahfud MD dalam siaran pers, Kamis (18/8/2022). Menurutnya, dalam penyelesaian permasalahan HAM pada masa lalu dilakukan melalui dua jalur,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak semua pihak menaruh perhatian terhadap pengadilan pelanggaran HAM berat Paniai berdarah. Komnas HAM mengingatkan, peristiwa yang terjadi pada 2014 itu bukanlah kasus kejahatan biasa. “Kita mesti bersama menyadari bahwa pengadilan HAM Paniai adalah peristiwa hukum yang sangat penting. Ini bukan pidana main-main.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat yang mulai menurun sejak insiden pembunuhan Brigadir J, dengan cara menghindari berbagai pelanggaran yang dapat mencoreng citra institusi. “Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah berharap pembentukan Panitia Adhoc yang akan menyusun substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) bisa bekerja dengan baik. Panitia Adhoc mampu membuat dokumen kenegaraan yang menjadi acuan Pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN)
Publik yang diwakili Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras) mempertanyakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Presiden Joko Widodo pun diminta untuk membatalkan pemberlakuan keppres tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU). “Kami mendesak Presiden membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM
Presiden Joko Widodo mengatakan, perombakan (reshuffle) kabinet masih memungkinkan untuk dilakukan kembali. Menurut Presiden, hal itu merujuk pada kondisi perubahan dunia yang serba mendadak akhir-akhir ini. Dengan demikian, Presiden menekankan diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menteri. “Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak
Keterangan Bharada E atau Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat menunjukan ada upaya menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice yang semakin kuat. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang Penyelidikan dan Pengawasan Choirul Anam usai melakukan pemeriksaan kedua
Kejaksaan Agung (Kejagung) tak akan memberikan peluang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan upaya supervisi penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi menegaskan, dari proses penanganan kasus yang diduga merugikan negara
Dewan Pers melanjutkan safari reformulasi 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR pada Senin (15/8/2022). Dewas Pers diterima oleh anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani. Dalam audiensi, Arsul mengaku bahwa pihaknya mendukung pembahasan 14 pasal RKUHP tersebut di DPR.
Rencana pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang yang sempat tertunda pada 2019 lalu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Para pemuka agama, wakil rakyat, hingga pakar hukum menilai bangsa Indonesia membutuhkan hukum pidana baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. RKUHP adalah salah satu RUU peninggalan
Kejaksaan Agung berupaya agar penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bisa diselesaikan secepat mungkin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan perkara yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo ini bisa cepat dituntaskan dengan mengoptimalkan koordinasi. Sejauh ini, Kejaksaan Agung menunjuk 30 jaksa
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menargetkan penyelidikan terhadap kematian Brigadir J bakal tuntas sebelum September 2022. Hasil akhir penyelidikan ini nantinya berupa kesimpulan dan rekomendasi atas peristiwa dugaan pembunuhan tersebut. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan lembaganya tengah fokus melanjutkan penelusuran berdasarkan sejumlah keterangan dan bukti. Pendalaman
