Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan membawa tujuh tuntutan kepada Presiden Jokowi dalam demonstrasi yang akan digelar di depan Istana Merdeka hari ini, Kamis, 21 April 2022. Koordinator Departemen Sosial dan Politik BEM UI, Melki Sedek Huang, mengatakan ketujuh tuntutan itu diantaranya adalah mendesak
Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oli (CPO) atau bahan baku minyak goreng terbongkar. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin kasus ini diusut hingga ke akar-akarnya. Dugaan korupsi terkait ekspor bahan baku minyak goreng ini diungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. Terkait hal itu, Kejagung diminta ungkap semua permainan dan tindak korupsi pangan di Kemendag. Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mendesak agar
Perkembangan kejahatan konvensional tampaknya akan memudar. Sebaliknya, perkembangan kejahatan modern akan dan bahkan telah meningkat sangat pesat. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satu pun kejahatan yang dikenal dengan white collar crime ialah suatu kebetulan atau bersifat alamiah. Itu karena semuanya diciptakan dan dibentuk dengan pertimbangan rasional (calculated risk) sehingga cocok
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) berinisial IWW alias Indrasari Wisnu Wardhana jadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Selain IWW, Kejaksaan Agung juga menjerat tiga orang dari pihak swasta. Mereka berinisial MPT (Komisaris PT Wilmar Nabati
Lembaga Bantuan Hukum Papua atau LBH Papua meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemekaran Provinsi Papua. “Sebab perumusan rancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua dilakukan tanpa mengakomodir aspirasi masyarakat Papua,” ujar Ketua LBH Papua Emanuel Gobay kepada Tempo pada Ahad, 17 April 2022. Pada 12 April lalu, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tantangan yang dihadapi untuk penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme akan semakin berat. Di saat yang bersamaan Presiden mengatakan potensi kejahatan siber juga kain meningkat. “Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terosime,” kata Jokowi dalam peringatan 20 tahun Gerakan Anti-pencucian
Kuasa hukum keluarga enam anggota laskar FPI, Aziz Yanuar, mengaku masih menunggu respons Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) terkait laporan kasus para kliennya yang ditembak kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Insiden itu terjadi pada awal Desember 2020 lalu. Aziz mengatakan laporannya sudah dikirimkan oleh tim advokasi keluarga
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akui masih mengumpulkan bukti terkait dugaan penerimaan gratifikasi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili dilaporkan menonton MotoGP Mandalika dan menginap enam malam di hotel mewah kawasan Lombok dari pemberian perusahaan BUMN. Dewas KPK belum mengagendakan pemeriksaan terhadap Lili dalam waktu dekat. “Masih
Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II DPR menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022. Rencana pemekaran 3 provinsi di Papua ini menuai penolakan dari warga setempat. Bahkan beberapa kali menggelar demo menolak rencana pemekaran ini. Rifqi mengatakan target
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mendapat kritik keras dari sejumlah pihak usai masuk ke dalam Laporan Amerika Serikat untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tahun 2021. Dalam laporan yang diterbitkan AS bertajuk 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia, AS menyoroti pelanggaran kode etik
Pemerintah mengeklaim tidak menemukan penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo) Usman Kansong mengaku pengawasan pada data yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari PeduliLindungi berjalan baik. Menurutnya, pengelolaan data PeduliLindungi oleh Kemenkes menjadi prioritas dengan sistem keamanan berlapis. Mulai
