Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya kesalahan mekanisme dalam pembayaran ajang balap Formula E. KPK menduga adanya kepentingan bisnis dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan bakal dikonfirmasi ke beberapa orang di PT Jakpro. Keterangan mereka dibutuhkan sebagai penyelenggara Formula E di DKI
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati tidak kooperatif saat akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi yang diterima Wakil Ketua, Lili Pintauli Siregar (LPS). Hal itu menghambat pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Lili. “Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak koperatif,” kata
Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menempati posisi pertama dalam tingkat kepercayaan masyakat terhadap lembaga tinggi negara. Di mana, TNI selama pascareformasi selalu menempati posisi puncak sebagai lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Senin (25/4/2022). Perkara nomor 54/PUU-XX/2022 tersebut diajukan Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo, Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dalam
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan sistem pemasyarakatan di Indonesia sangat tertinggal. Bahkan menurutnya ketertinggalannya mencapai 30 tahun jika dibandingkan sejumlah negara barat. Ia mengatakan di negara-negara tersebut, bisa dikatakan penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) sudah kosong. Berbanding terbalik dengan keadaan
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta informasi terkait dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah untuk membiayai isu kontoversi seperti penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dibuka ke publik seluas-luasnya. “Semua isu yang sudah masuk ruang publik mesti dibuka termasuk soal korupsi minyak
Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengeklaim sudah melakukan penggeledahan ke 10 tempat dalam penyidikan dugaan korupsi Persetujuan Ekspor (PE) minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, dari lokasi penggeledahan, sedikitnya 650-an dokumen terkait kasus tersebut, sudah disita. Kata Febrie, ratusan dokumen tersebut, akan
Indonesia Police Watch (IPW) meminta Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komnas HAM memperketat mekanisme penyaringan dan pengujian. Hal ini menyusul adanya sejumlah ASN dan anggota Polri yang mendaftarkan diri, salah satunya Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengakui, pendaftaran calon Komisioner
Demo mahasiswa 21 April 2022 yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat telah selesai dan berjalan dengan tertib. Polisi pun mengucapkan terima kasih. “Mahasiswa Alhamdulilah sudah bubarkan diri kembali ke bus masing-masing. dan hari ini berjalan cukup tertib lancar tidak ada insiden baik yang di Patung Kuda dan
Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengatakan keputusan Dewan Pengawas KPK tidak menghukum Lili Pintauli Siregar bisa berdampak buruk bagi lembaga itu. Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili terbukti berbohong dalam konferensi pers 30 April 2021 tentang kasus Tanjungbalai. Namun, Dewan Pengawas tidak menjatuhkan sanksi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa banyak undang-undang di Indonesia sudah koruptif sejak proses pembuatannya. Mahfud menyebut ada andil cukong di dalamnya. Hal tersebut dirasakan Mahfud saat dirinya masih menjabat sebagai Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya mantan ketua MK, ratusan undang-undang saya batalkan karena
Memperkuat pertahanan negara dan ideologi bangsa tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan rakyat serta peran kaum ulama. Rakyat harus dilibatkan dalam upaya memperkuat pertahanan negara, meski sistem pertahanan telah menyesuaikan dengan era kemajuan zaman (modern). Sedangkan para ulama melalui perannya tetap diperlukan dalam upaya memperkuat ideologi bangsa guna membangun pertahanan negara
