Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Dalam Rancangan Aturan, Kepala Otorita IKN Wajib Laksanakan Kewenangan yang Dimiliki Mulai Akhir 2022

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara wajib melaksanakan kewenangan yang diserahkan kementerian/lembaga paling lambat akhir 2022. Hal itu tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN. Pada ayat (2) beleid yang sama disebutkan, bila kewenangan yang diserahkan belum dapat dilaksanakan, maka kementerian/lembaga

Selengkapnya »
24 Maret 2022

‘Keadilan Restoratif Jangan Jadi Ladang Pemerasan’

Anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding meminta kejaksaan selektif dalam memilih perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Pasalnya, tak semua kasus pidana diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Santoso mengapresiasi penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam menyelesaikan perkara tindak

Selengkapnya »
24 Maret 2022

JAM-Pidsus Godok Kriteria Baru Hukuman Mati Koruptor

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejakaan Agung Febrie Ardiansyah mengatakan pihaknya sedang menggodok kriteria baru dalam penuntutan pidana maksimal tindak pidana korupsi. Menurutnya, kriteria tersebut tidak hanya berpatokan pada jumlah hasil korupsi. “Tetapi yang terpenting, kira-kira di area mana yang dia korupsi, itu hukumannya harus dituntut berat,”

Selengkapnya »
24 Maret 2022

Isu “Reshuffle” di Rabu Pon dan Akhir Maret…

Isu reshuffle atau perombakan kabinet mengemuka pada awal Maret. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah politisi, Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya pada akhir Maret ini. Namun, ternyata Presiden Jokowi dipastikan belum akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Berdasarkan keterangan sumber Kompas.com dari lingkungan pemerintahan, saat ini jadwal reshuffle belum

Selengkapnya »
23 Maret 2022

Pancasila Tidak Bisa Dipertentangkan dengan Kitab Suci

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono menjelaskan terdapat faktor yang saling berkaitan yang membuat seseorang terpengaruh ideologi terorisme. Di antaranya tingkat pendidikan rendah, merasa termarginalisasi, dan berujung pada ketidakpuasan. Sehingga mudah terprovokasi dengan ujaran-ujaran kebencian. Terlebih doktrin yang dibungkus dengan ajaran agama yang keliru kerap dikaitkan. Guru Besar

Selengkapnya »
23 Maret 2022

Pakar Hukum Tata Negara Minta Anwar Usman Mundur dari Posisi Ketua MK

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, meminta Anwar Usman melepaskan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan disampaikan menyusul rencana Usman menikah dengan Idayati, adik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bagaimanapun, kata Feri, Ketua MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden dan kepentingan politik presiden Jokowi. Misalnya

Selengkapnya »
23 Maret 2022

Legislator Dorong Restorative Justice Kasus Haris-Fatia vs Luhut

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiayati menjadi tersangka pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mendorong kasus ini tetap dalam koridor restorative justice. Habiburokhman mendorong pihak Haris-Fatia dan Luhut berinisiatif mencari solusi damai agar proses hukum hanya dilaksanakan dalam konteks ultimum

Selengkapnya »
22 Maret 2022

RUU ITE, TPKS, dan PDP Cenderung Sebatas Komoditas Politik

Terbengkalainya pembahasan revisi UU ITE dan RUU lain yang dibutuhkan publik mencerminkan pembentuk UU cenderung hanya menjadikan RUU itu sebatas komoditas politik untuk menarik simpati publik. Setidaknya ada tiga rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya kini mengkrak di DPR. RUU itu adalah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Selengkapnya »
22 Maret 2022

KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN

Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk satuan tugas untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dengan begitu, diharapkan potensi penyimpangan dalam pembangunan ibu kota negara baru tersebut dapat diminimalkan. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, datang ke Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/3/2022). Kehadiran

Selengkapnya »
22 Maret 2022

Publik Tak Puas, Kinerja KPK Mendesak Diperbaiki

Kontroversi dan dugaan pelanggaran kode etik yang tidak ditangani secara optimal menjadi penyebab masih tingginya ketidakpuasan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbaikan kinerja perlu segera dilakukan untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 22-24 Februari 2022, 43,7 persen publik merasa

Selengkapnya »
21 Maret 2022

Komnas HAM Tanggapi Lambatnya Penetapan Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi lambatnya penetapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP). Komnas HAM hanya berharap kasus tersebut segera terungkap. Komisioner bidang Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam tak banyak menanggapi lambatnya penetapan tersangka dalam kasus ini.

Selengkapnya »
21 Maret 2022

Peran Ombudsman Perlu Diperkuat

Laporan dari masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia atau ORI pada 2021 meningkat dibandingkan 2020. Peran Ombudsman yang penting dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN perlu diperkuat dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih mengungkapkan, penerimaan laporan/pengaduan masyarakat

Selengkapnya »
18 Maret 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search