Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kemendagri Serahkan 204 Juta Data Potensi Pemilih Pemilu 2024 ke KPU

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah menyerahkan 204.600.000 Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Selain menyerahkan DP4, Zudan mengatakan Kemendagri juga telah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK),

Selengkapnya »
27 Desember 2022

Lokataru: Berantas Mafia Tanah ibarat Jeruk Makan Jeruk, Menteri Hadi Mampu?

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Iwan Nurdin mengatakan, mafia tanah tidak hanya melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengacara, serta aparat kelurahan/desa. Akan tetapi, kerap kali juga datang dari pengusaha. Iwan Nurdin mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN-RI Hadi Tjahyanto baru-baru ini yang menyatakan bahwa pelaku

Selengkapnya »
27 Desember 2022

MA-KY Diminta Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Peradilan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) membangun sistem mencegah korupsi di dunia peradilan. PBHI tak ingin marwah peradilan tercoreng karena ulah segelintir orang. Pernyataan itu disampaikan PBHI merespons KPK yang menambah daftar tersangka Hakim Yustisi di MA berinisial EY. Dia menjadi

Selengkapnya »
27 Desember 2022

Dua Tersangka Tragedi Kanjuruhan Minta Bebas Seperti Dirut LIB

Dua tersangka Tragedi Kanjuruhan Malang yakni Panitia Pelaksana (Panpel) Arema Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno berharap segera dibebaskan dari tahanan. Mereka meminta itu karena Direktur Utama PT Liga Indonesia Bersatu (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita yang juga tersangka sudah dibebaskan dari tahanan. “Ada enam tersangka. Tiga diantaranya adalah

Selengkapnya »
26 Desember 2022

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Rahasia, Tetapkan 146 Kapolres Baru

Mabes Polri menerbitkan empat surat telegram rahasia (STR) terkait rotasi jabatan di lingkungan korps Bhayangkara. Adapun empat STR tersebut adalah Nomor ST/2774/XII/KEP./2022 yang isinya soal rotasi 21 personel, Nomor ST/2775/XII/KEP./2022 soal rotasi 162 personel, Nomor ST/2776/XII/KEP./2022 soal rotasi 374 personel, dan Nomor ST/2777/XII/KEP./2022 soal rotasi 147 personel. Dari empat STR

Selengkapnya »
26 Desember 2022

Komnas HAM Dorong Strategi Pemajuan HAM

Anggota Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan pentingnya tugas pemajuan HAM yang diampu oleh lembaganya. Hal ini menyusul kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi sepanjang tahun. Anis mengungkapkan, Komnas HAM rutin mendapat pengaduan dari masyarakat. Mereka menaruh harapan besar kepada Komnas HAM. Anis menuturkan, untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan HAM ke

Selengkapnya »
23 Desember 2022

KPK Buka Peluang Panggil Khofifah-Emil Imbas Penggeledahan Ruang Kerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak usai penggeledahan di ruang kerja keduanya. “Siapapun pasti akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga menjadi makin terang dan jelas,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri

Selengkapnya »
23 Desember 2022

Menanti Jokowi Terbitkan Keppres Penghentian PPKM

Presiden Joko Widodo memberikan isyarat segera menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurut Presiden, ada kemungkinan pada akhir 2022 ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM yang sudah berlangsung sejak 2021 lalu. Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik. Selain itu, kasus harian Covid-19

Selengkapnya »
22 Desember 2022

Wapres Sebut Pendidikan dan Pencegahan Antikorupsi Harus Maksimal Jika Ingin OTT Dikurangi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, jika menginginkan penindakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin dikurangi, maka seharusnya upaya pendidikan dan pencegahan korupsi harus diperkuat dan dilakukan lebih giat. Menurut Ma’ruf, menggiatkan pendidikan dan pencegahan mesti dilakukan dengan tujuan tidak ada praktik korupsi yang bisa ditindak

Selengkapnya »
22 Desember 2022

Suap Pengurusan Perkara MA, KPK Periksa Jaksa Fungsional Jampidsus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi adanya interaksi antara Dodi W Leonard Silalahi, seorang jaksa fungsional pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ( Jampidsus ) dengan salah satu pejabat Mahkamah Agung (MA). Untuk mengonfirmasi hal ini, penyidik KPK memeriksa Dodi. Berdasarkan informasi yang dikantongi

Selengkapnya »
22 Desember 2022
Search