Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui adanya pihak yang berupaya mengegolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Namun, Pramono menampik bahwa upaya-upaya itu mendapat dukungan istana. Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan komitmen taat pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama dua periode. Untuk
Pemecatan dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sepertinya akan berbuntut panjang. Kalangan DPR tidak hanya berencana merevisi Undang-undang (UU) terkait kedokteran, tetapi juga mewacanakan pembubaran IDI. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Senin (4/4/2022) kalangan Komisi IX DPR ramai-ramai mencecar perwakilan IDI yang hadir.
Kejaksaan Agung diminta memperkuat restorative justice, khususnya di daerah, oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Hal itu diutarakan perwakilan DPD RI dalam Rapat Kerja dengan Wakil Jaksa Agung Sunarta, Senin (4/4), di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Selatan. Dalam raker itu, DPD RI dan Kejagung membahas sejumlah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) minta Polda Sumatra Utara (Sumut) serius menuntaskan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta polisi menjalankan segala rekomendasi yang diajukan lembaganya. Menurut Taufan, mereka telah merekomendasikan polisi melakukan penegakan hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui metode asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sudah taat prosedur dan konstitusional. Hal itu disampaikan KPK merespons langkah Ombudsman RI yang mengusulkan agar Presiden memberi sanksi administrasi kepada Pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati merekomendasikan tiga poin substansi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) kepada Panitia Kerja (Panja) DPR. Maidina berharap, tiga poin substansi tersebut diakomodir DPR dan pemerintah sebelum RUU TPKS dibawa ke rapat pleno pengambilan keputusan di Baleg pada Selasa (5/4/2022).
Pemerintah mengusulkan agar pemerkosaan dan aborsi tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih dengan aturan lainnya. Menurut dia, mengenai pemerkosaan dan aborsi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih dalam pembahasan perlu menjadi payung hukum bagi semua pelaku aktivitas ekonomi digital, termasuk bagi platform yang menjembatani penjual dan pembeli. Ia menjelaskan selain itu, dalam mengatur pengelolaan data pribadi, tidak hanya
Komisi III DPR memandang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah saatnya untuk direvisi. Karena, undang-undang yang ada sekarang belum mengatur banyak hal terkait perkembangan narkotika saat ini. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari memandang, revisi UU Narkotika menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR
Wacana soal Presiden Joko Widodo tiga periode kembali menghangat. Terakhir muncul teriakan tiga periode saat acara Asosiasi Pemerintah Desa di Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dihadiri Presiden, meskipun pengurus pusat Apdesi membantah ada pernyataan resmi soal dukungan tersebut. Presiden Joko Widodo menyikapi usulan tersebut dengan menyatakan akan taat konstitusi. Hal itu ia
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengaku masih menerima laporan terkait adanya “oknum jaksa nakal”. Ia menyayangkan dalam instansinya masih ada oknum yang justru merusak citra Kejaksaan. Adapun hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 30 Maret 2022. “Saya yakin dan percaya masih sangat
Pemerintah dan DPR mengupayakan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang implementatif dan berkeadilan pada korban. Dalam pembahasan RUU TPKS, pemerintah mengajukan alternatif perumusan atas pasal tentang pelecehan seksual yang sesungguhnya merupakan rumusan dari DPR. Kemen PPPA mengapresiasi pandangan DPR terhadap rumusan DIM pemerintah sehingga pada
