Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjamin semua pengaduan masyarakat terkait penerapan kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Keluhan publik pasti ditindaklanjuti. KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?” ujar Moeldoko
Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan soal perburuan buron kasus korupsi sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku. Menurutnya, KPK wajib menjelaskan alasan belum mampu menangkap Harun. Azmi menyayangkan, Harun Masiku yang belum tertangkap hampir menjelang 1.000 hari berstatus buron. Menurutnya, hal
Tersangka korupsi penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) crude palm oil (CPO) di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Lin Che Wei, menerima uang miliaran rupiah dari minimal dua perusahaan minyak goreng. Uang tersebut diduga turut juga dinikmati oleh sejumlah pejabat di Kemendag selaku penerbit PE CPO Januari 2021-Maret 2022. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Choirul Anam mengkritik usul penyelesaian pelanggaran HAM berat tahun 1998 secara nonyudisial alias di luar peradilan, sebagaimana dikemukakan Kepala Kantor Staf Presiden RI Moeldoko. “Sampai saat ini, penyelesaian pelanggaran HAM berat, mau yang di bawah tahun 2000 maupun tidak, mekanismenya satu-satunya hanya Undang-undang
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra memastikan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, tak tumpang tindih antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Sebab, kawasan tersebut merupakan hutan tanaman industri (HTI). “IKN tidak ada tumpang tindih karena sebagian besar itu kan kawasan hutan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu tujuan revisi untuk membantu penyelesaian masalah kewarganegaraan yang terjadi akibat diaspora, kawin campur dan sebagainya. Revisi PP itu ditargetkan rampung tahun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sebaiknya para ahli dan pengajar tata negara tidak terlibat dalam agenda politik. Mahfud menyampaikan itu dalam acara Simposium Nasional Hukum Tata Negara yang digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) di Bali, Rabu (18/5). Mahfud menilai
Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti bertemu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Pertemuan ini, merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa Trisakti, pada Kamis (12/5/2022). Presiden BEM Universitas Trisakti Fauzan Raisal Misri mengungkapkan, kedatangan perwakilan dari 6 kampus Trisakti ke KSP untuk mempertanyakan upaya pemerintah dalam
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum menemukan indikasi dugaan uang hasil dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalir ke partai politik. “Kita lihat saja, anak-anak (penyidik) dalami alat bukti. Belum ada [uang hasil korupsi mengalir ke parpol],” kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana
Ahli hukum tata negara dari Themis Indonesia, Feri Amsari menilai, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak paham konsep putusan peradilan. Hal ini berkaitan dengan Tito yang mengatakan pembentukan peraturan pelaksana khusus mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah hanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan amar putusan yang harus dilaksanakan. Dia menjelaskan,
Manajer Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Busyrol Fuad menyinggung adanya paradoks dalam pemerintahan terait kebijakan agraria. Pernyataan ini diungkapkannya dalam merespons penangkapan 40 anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) Kecamatan Malin Deman, Mukomuko, Bengkulu. “Di satu sisi pemerintah sangat getol, bahkan menggaungkan pencapaian agenda reforma agrarian, misalnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait dugaan pencucian uang Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono, hari ini, Selasa (17/5). Lembaga Antikorupsi itu sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk dikonfirmasi ke Boyamin. Sebelumnya, KPK membeberkan alasan baru memanggil Boyamin Saiman dalam dugaan pencucian uang Budhi Sarwono.
