Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin baik apabila terjadi “reshuffle” atau perombakan kabinet. “Kalau itu terjadi kami berharap jalannya pemerintahan semakin baik, profesional, serta mampu menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan negara. Itu saja poinnya,” kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah di
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 476/G/2022/PTUN.JKT pada Kamis, 29 Desember 2022, sebagaimana yang tercantum di
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan gelaran Pemilu 2024 mendatang tak menutup kemungkinan kembali pada sistem proporsional tertutup. Dengan demikian masyarakat akan mencoblos partai, bukan calon anggota legislatif (caleg). Hasyim mengatakan hal itu lantaran sistem proporsional daftar calon terbuka yang berlaku saat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, wacana reshuffle atau perombakan menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan besar terealisasi. Sebab, wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yang juga menaungi Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan. Memang, kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun, selain dari
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mendapatkan tugas utama dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia. Ali dilantik sebagai KSAL oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022) kemarin, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjabat sebagai panglima TNI. Secara khusus, Jokowi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk kebutuhan logistik Pemilu 2024. Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menyebut penggunaan kotak suara berbahan kardus lantaran adanya pertimbangan anggaran. Meski berbahan dari kardus, Yulianto memastikan bahwa kotak suara untuk pemilu akan kuat dan tidak mudah rusak. “Namun dari
Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel TM Silitonga meningkatkan status siaga di Maybrat, Papua Barat Daya yang terendus teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB. “Kami siaga satu hadapi KKB di Maybrat. Intinya penjahat itu harus ditangkap hidup atau mati,” kata Daniel di Manokwari pada Rabu, 28
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan menggelar pertemuan untuk membicarakan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers capaian tahun 2022 Komisi Yudisial di Gedung Komisi Yudusial, Rabu (28/12/2022). Mukti mengatakan, tidak hanya dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga
Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK) mengharapkan pemerintah menerbitkan inpres (instruksi presiden) tentang pelarangan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Inpres itu dibutuhkan sebagai payung besar untuk memproteksi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kiai Said mengatakan kelompok-kelompok pengusung ideologi anti-Pancasila telah nyata-nyata
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan. Pernyataan tersebut berdasar pada hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap kasus kerusuhan yang menewaskan ratusan pendukung Arema FC. Mahfud melanjutkan, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran HAM biasa dalam kasus tersebut. Meski
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, para pejabat yang melakukan korupsi telah memahami bagaimana KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Alex, fakta-fakta dan mekanisme KPK melakukan OTT diungkap dalam persidangan sehingga para koruptor mempelajari upaya paksa tersebut. Para koruptor, kata Alex, saat ini lebih berhati-hati dan
Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (FORKAMRI), Albert Hama merespon rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. Albert mengingatkan, reshuffle yang dilakukan harus mengedepankan kepentingan nasional dalam rangka kemajuan bangsa bukan kalkulasi politik semata apalagi saat ini banyak tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu disikapi secara
