Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Menurutnya, UU TPKS sudah ditunggu-tunggu masyarakat terutama dalam mencegah dan menegakkan hukum soal tindak pidana kekerasan seksual. “Insya Allah (UU TPKS) akan segera berlaku dan bermanfaat dalam mitigasi dan perlindungan
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, hari ini. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia ini bakal menyuarakan aspirasinya sekira pukul 10.00 WIB. “Estimasi massa aksi ada sekitar 1.000 massa. Kita
Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Tim Perumus Badan Kajian MPR sepakat bahwa pembentukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) akan dihadirkan tanpa melalui amandemen UUD 1945. Menurut Djarot, Tim Perumus Badan Kajian MPR sepakat jika menghidupkan PPHN lewat amandemen UUD 1945 terlalu berisiko karena berpotensi membuka kotak pandora. Agenda
Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan peredaran sebanyak 255,96 kilogram (kg) sabu yang berada di dalam kemasan teh China. Barang tersebut berasal dari sindikat Golden Triangle (Segitiga Emas) di pedalaman Myanmar, Thailand, dan Laos. Golden Triangle merupakan kawasan Segitiga Emas yang menjadi pusat produksi berbagai jenis narkotika di Asia Tenggara. Mereka
Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) telah dimulai pada Kamis (7/4/2022) dan ditargetkan rampung dalam sepekan. Salah satu subtsansi yang akan masuk dalam revisi UU PPP adalah ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus. Hal itu adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI masih mendalami keterlibatan tiga purnawirawan TNI yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan dan sewa satelit slot orbit 123º bujur timur Kementerian Pertahanan pada 2015-2021. “Izin Pak Panglima melaporkan perkembangan kasus satelit. Kemarin sudah diminta untuk tim penyidik dari kita (TNI), (kami) sudah melaksanakan koordinasi (dengan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang melakukan pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menurutnya, RUU tersebut sebagai salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual. RUU TPKS juga merupakan payung hukum
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose mengatakan para pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah berulang kali atau lebih dari dua kali terjerat tetap harus dipidana. Golose menegaskan pengguna narkotika tetaplah merupakan seorang pelaku, meskipun penyalahgunaan narkoba merupakan victimless crime atau tindak kejahatan yang korbannya adalah diri sendiri. Golose memandang
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini nilai-nilai Pancasila bisa menjembatani berbagai disparitas politik, kebangsaan, dan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Pancasila bisa mengajarkan nilai-nilai gotong royong di tengah masyarakat. Secara khusus Ma’ruf menyebutkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila juga penting disosialisasikan kepada kalangan pengusaha. Ma’ruf juga mengaitkan pentingnya penanaman nilai Pancasila dengan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap, aparat penegak hukum, khususnya hakim agar mempertimbangkan penghapusan vonis hukuman mati. Di sejumlah negara, vonis hukuman mati telah dihapuskan secara bertahap. “Hanya tinggal beberapa (negara) lagi, termasuk Indonesia yang mengadopsi hukuman mati,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui pernyataan resminya, Selasa (5/4). Taufan merespons vonis hukuman mati terdakwa Herry Wirawan, pemerkosa belasan santri yang dijatuhkan hukuman mati oleh hakim banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Dia menilai, jika Herry atau kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan, hakim di tingkat kasasi harus mempertimbangkan hukum mati yang mulai dihapuskan.
Hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal batal, jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman RI. Dalam rekomendasinya, Ombudsman meminta agar Jokowi menghukum Ketua KPK Firli Bahuri karena TWK yang diadakan lembaga itu dianggap cacat prosedur. Ombudsman menyatakan sudah dua kali mengirimkan surat dengan isi yang sama ke Jokowi. Namun, surat Ombudsman terakhir dengan tanggal 29 Maret 2022 tidak mendapatkan respon dari Jokowi sampai hari ini.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Rancangan beleid itu dinilai sangat dibutuhkan untuk penyelamatan aset hasil tindak pidana. Dia menyampaikan aset tindak pidana yang ditinggal mati pemiliknya bakal sulit dirampas. Sebab, aset tersebut berstatus quo.
