Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II DPR menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022. Rencana pemekaran 3 provinsi di Papua ini menuai penolakan dari warga setempat. Bahkan beberapa kali menggelar demo menolak rencana pemekaran ini. Rifqi mengatakan target
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mendapat kritik keras dari sejumlah pihak usai masuk ke dalam Laporan Amerika Serikat untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tahun 2021. Dalam laporan yang diterbitkan AS bertajuk 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia, AS menyoroti pelanggaran kode etik
Pemerintah mengeklaim tidak menemukan penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo) Usman Kansong mengaku pengawasan pada data yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari PeduliLindungi berjalan baik. Menurutnya, pengelolaan data PeduliLindungi oleh Kemenkes menjadi prioritas dengan sistem keamanan berlapis. Mulai
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai harus tetap membuktikan klaim mereka tentang keberadaan big data soal dukungan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Pejabat publik ya mestinya harus bertanggung jawab terhadap
Penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) Kejaksaan Agung mulai memeriksa tiga saksi dari unsur militer dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menguraikan ketiga saksi itu
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu-satunya pihak yang menolak pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang merupakan bagian dari perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, revisi undang-undang tersebut memuat metode omnibus tak diatur syarat
Kejaksaan Agung menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencegah tindakan melawan hukum dan penegakan hukum. Hal ini dibahas Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat menemui Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung meminta dukungan PBNU dalam penegakan hukum. Terutama, kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjelaskan, revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) merupakan carry over dari DPR periode sebelumnya yang sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I oleh Komisi III DPR. Ia mengatakan, RKUHP akan disahkan selambat-lambatnya pada Juni 2022. Ia juga menyampaikan, Kemenkumham
Setelah satu dekade sejak pertama digagas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya disahkan, kemarin. Inilah kado terindah, kemenangan bagi anak-anak bangsa. Meski korban kekerasan seksual kebanyakan perempuan dan anak, UU PKS sesungguhnya penting bagi semua orang. Inilah UU yang menjadi salah satu perlindungan krusial bagi generasi mendatang. Dengan adanya
Demo yang diselenggarakan oleh mahasiswa pada 11 April 2022 disorot dunia. Dalam aksi demo yang berlangsung Senin lalu, perhatian masyarakat Indonesia beralih pada demo mahasiswa yang mengajukan beberapa tuntutan. Dalam aksi demo Senin siang, mahasiswa menolak Presiden Joko Widodo untuk tidak menjabat tiga periode hingga menuntut penurunan BBM. Tidak hanya
Pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Ade Armando (AA) oleh sekelompok orang saat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR RI, Senin (11/4) tidak dapat dibenarkan. Hal itu diungkapkan Ketua Setara Institute, Hendardi, Selasa (12/4). Menurut Hendardi, adanya tindakan-tindakan penelanjangan tentu sangat merendahkan harkat martabat sebagai manusia (dehumanisasi). Karenanya, ia meminta agar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengutuk tindak kekerasan yang terjadi di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Salah satu aksi kekerasan yang terjadi saat unjuk rasa itu adalah pengeroyokan terhadap pegiat media sosial sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando. Puan
