Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya menduga bahwa Ferdy Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada Nofriyansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki Ferdy Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadiv Propam Polri dan juga Ketua
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas Bjorka masuk dalam kategori intensitas rendah. “Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,” kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat,
Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara resmi menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat ke pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD. Penyerahan laporan itu dilakukan di kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9) siang. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan yang diserahkan ialah laporan resmi milik Komnas HAM
Praktisi keamanan siber Pratama Dahlian Persadha menilai jika kasus kebocoran data di Indonesia terus terjadi maka bisa menurunkan tingkat kepercayaan di mata negara lain. “Bila ini (kebocoran data) terus terjadi maka ketidakpercayaan dunia internasional kepada Indonesia akan meningkat,” kata Pratama saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/9/2022). “Padahal Indonesia kini ‘pemimpin’ G20,
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan dirinya untuk membentuk tim khusus untuk menangani kebocoran data pribadi dan institusi pemerintah oleh peretas Bjorka. Johnny menyampaikan hal ini usai dipanggil Jokowi ke Istana Negara hari ini. Menurut Johnny G Plate, tim khusus yang terdiri
Wakil Kepala Badan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik Zacky Zainal Husein berharap Pemerintah melibatkan pelaku industri dalam menyusun aturan turunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) setelah disahkan. Pelaku usaha digital, lanjut Zacky, memerlukan waktu untuk membangun kesiapan di internal. Berdasarkan riset dari Indonesia Services Dialogue
Kebenaran dugaan peretasan surat dan dokumen Presiden oleh Bjorka di forum Breached harus dapat dipastikan kembali pemerintah sekaligus melakukan tindakan tegas dalam melakukan perlindungan data agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah saat dihubungi, Minggu (11/9). “Sangat disayangkan peretasan data pribadi seolah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengancam para anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam penanganan masalah. Salah satu ancamannya yaitu langsung dicopot sebagai anggota Polri. Kata Sigit, pelanggaran-pelanggaran itu tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketegasan ini disampaikan Jenderal Sigit, karena sangat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, keterlibatan Irjen Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J membuatnya harus lebih selektif untuk memilih calon perwira yang akan menempati posisi strategis. “Sehingga ini tentunya menjadi catatan, evaluasi kami bahwa sistem assesment center terkait penempatan personel-personel di
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej memberikan tanggapan soal pembebasan bersyarat sejumlah eks koruptor. Edward mengatakan, kebijakan itu merujuk kepada Undang-undang (UU) Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang disahkan pada Juli. “Begini, jadi kita punya UU pemasyarakatan yang baru, yakni UU Nomor 22 Tahun 2022.
Munculnya dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM Card hingga 105 juta data penduduk Indonesia belakangan ini menambah daftar kasus pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Tempo dari Januari hingga September 2022, telah terjadi tujuh kasus besar dugaan kebocoran data pribadi. Berikut daftar lengkapnya: Kebocoran Data Bank Indonesia, Pada Januari
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, mengatakan pemerintah, yang telah mengobral pembebasan bersyarat bagi napi kasus korupsi, menunjukkan korupsi tidak dianggap lagi sebagai kejahatan luar biasa (7/9/2022). Kini, semua terpidana korupsi berhak mendapatkan remisi. Sebentar saja menjalani pidana, seorang terpidana korupsi itu sudah bisa mendapatkan pembebasan
