KEGIATAN

Kejagung Akan Ajukan Banding Tekait Vonis Nihil Benny Tjokro di Kasus Korupsi Asabri

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menilai vonis nihil terhadap Terdakwa Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro) di kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri tahun 2012-2019 mencederai rasa keadilan masyarakat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding atas putusan vonis itu. Menurut Ketut, tuntutan

Selengkapnya »

KPK Resmi Tahan Lukas Enembe di Rutan Pomdam Jaya Guntur

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe resmi dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dia akan ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023 dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Merah Putih KPK, Lukas selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 21.40 WIB. Dia

Selengkapnya »

Jadi Dalang Kasus Brigadir J, Ferdy Sambo Diprediksi Dituntut Hukuman Maksimal

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho memprediksi, jaksa penuntut umum (JPU) bakal menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman maksimal berupa pidana mati dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebabnya, Sambo merupakan aktor intelektual atau dalang dari kasus ini. Disebut aktor intelektual lantaran Sambo

Selengkapnya »

Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Penuhi Korban Pelanggaran HAM

Pemerintah bakal menindaklanjuti laporan resmi terkait 12 pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Indonesia di masa lalu. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah bakal membuat sejumlah kebijakan konkret pascapengakuan negara atas adanya pelanggaran HAM berat tersebut. “Saya pikir ada macam-macam, ada pemulihan hak, ada kompensasi, dan seterusnya,” kata Moeldoko

Selengkapnya »

Derai Air Mata Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jelang Tuntutan, Berharap Keringanan di Depan Hakim dan Jaksa

Sidang pemeriksaan Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) diwarnai isak tangis keduanya. Setelah proses pemeriksaan keduanya sebagai terdakwa maka persidangan akan memasuki babak selanjutnya yakni pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Pembacaan tuntutan itu juga dinantikan karena

Selengkapnya »

Lukas Enembe Ditangkap, PPATK Bekukan Rekening Pemprov Papua Senilai Rp1,5 T

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memastikan pihaknya telah membekukan dana Rp1,5 triliun di rekening Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pembekuan dana tersebut terkait dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia menuturkan, pembekuan rekening tersebut dalam rangka pencegahan penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua selapas Lukas ditangkap oleh Komisi

Selengkapnya »

Pemerintah Mengakui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui soal pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Ia mengaku menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu.  “Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di

Selengkapnya »

Bharada E Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pembunuhan Brigadir J Hari Ini

Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E akan menjalani sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J hari ini, Rabu (11/1). Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang rencananya digelar pada pukul 09.30 WIB di ruang sidang utama. Sidang kasus

Selengkapnya »

Mahfud: Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Sedang Tidak Baik-baik Saja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, konfigurasi politik di Indonesia terkadang malah menghambat perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya sedang tidak

Selengkapnya »

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru disahkan oleh DPR RI mulai disosialisasikan ke beberapa kampus di Indonesia. Salah satu kampus yang dituju kali ini adalah Universitas Sumatra Utara alias USU dengan pihak penyelenggara Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Dalam sosialisasi tersebut, beberapa pakar hukum dari kampus

Selengkapnya »

Penangkapan Lukas Enembe, Ini Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua. Ia menegaskan, semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Proses penegakan hukum tersebut, ujarnya, harus dihormati. “Ya semua sama di mata hukum itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati,” ujar Jokowi di HUT

Selengkapnya »
Search