KEGIATAN

Dewas KPK Tak Hukum Lili Pintauli, Pukat UGM: Menurunkan Kepercayaan Publik

Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengatakan keputusan Dewan Pengawas KPK tidak menghukum Lili Pintauli Siregar bisa berdampak buruk bagi lembaga itu. Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili terbukti berbohong dalam konferensi pers 30 April 2021 tentang kasus Tanjungbalai. Namun, Dewan Pengawas tidak menjatuhkan sanksi

Selengkapnya »

Mahfud MD: Banyak Cukong Andil dalam Pembuatan Undang-Undang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa banyak undang-undang di Indonesia sudah koruptif sejak proses pembuatannya. Mahfud menyebut ada andil cukong di dalamnya. Hal tersebut dirasakan Mahfud saat dirinya masih menjabat sebagai Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya mantan ketua MK, ratusan undang-undang saya batalkan karena

Selengkapnya »

Prabowo Subianto dan Habib Lutfi Bahas Pertahanan Negara

Memperkuat pertahanan negara dan ideologi bangsa tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan rakyat serta peran kaum ulama. Rakyat harus dilibatkan dalam upaya memperkuat pertahanan negara, meski sistem pertahanan telah menyesuaikan dengan era kemajuan zaman (modern). Sedangkan para ulama melalui perannya tetap diperlukan dalam upaya memperkuat ideologi bangsa guna membangun pertahanan negara

Selengkapnya »

Demo 21 April 2022, Ini 7 Tuntutan Mahasiswa ke Jokowi

Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan membawa tujuh tuntutan kepada Presiden Jokowi dalam demonstrasi yang akan digelar di depan Istana Merdeka hari ini, Kamis, 21 April 2022. Koordinator Departemen Sosial dan Politik BEM UI, Melki Sedek Huang, mengatakan ketujuh tuntutan itu diantaranya adalah mendesak

Selengkapnya »

Arahan Jokowi Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng Agar Mafia Ketahuan

Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oli (CPO) atau bahan baku minyak goreng terbongkar. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin kasus ini diusut hingga ke akar-akarnya. Dugaan korupsi terkait ekspor bahan baku minyak goreng ini diungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu

Selengkapnya »

DPR Minta Kejagung Ungkap Semua Korupsi Pangan di Kemendag

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. Terkait hal itu, Kejagung diminta ungkap semua permainan dan tindak korupsi pangan di Kemendag. Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mendesak agar

Selengkapnya »

Kejahatan Kerah Putih di Kasus Penimbunan Minyak Goreng

Perkembangan kejahatan konvensional tampaknya akan memudar. Sebaliknya, perkembangan kejahatan modern akan dan bahkan telah meningkat sangat pesat. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satu pun kejahatan yang dikenal dengan white collar crime ialah suatu kebetulan atau bersifat alamiah. Itu karena semuanya diciptakan dan dibentuk dengan pertimbangan rasional (calculated risk) sehingga cocok

Selengkapnya »

LBH Papua Minta Pemerintah Batalkan Pemekaran Papua

Lembaga Bantuan Hukum Papua atau LBH Papua meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemekaran Provinsi Papua. “Sebab perumusan rancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua dilakukan tanpa mengakomodir aspirasi masyarakat Papua,” ujar Ketua LBH Papua Emanuel Gobay kepada Tempo pada Ahad, 17 April 2022. Pada 12 April lalu, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Selengkapnya »

Presiden Jokowi: Muncul Modus Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tantangan yang dihadapi untuk penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme akan semakin berat. Di saat yang bersamaan Presiden mengatakan potensi kejahatan siber juga kain meningkat. “Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terosime,” kata Jokowi dalam peringatan 20 tahun Gerakan Anti-pencucian

Selengkapnya »

Disorot AS, FPI Harap Penembakan KM 50 Tembus Pengadilan Internasional

Kuasa hukum keluarga enam anggota laskar FPI, Aziz Yanuar, mengaku masih menunggu respons Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) terkait laporan kasus para kliennya yang ditembak kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Insiden itu terjadi pada awal Desember 2020 lalu. Aziz mengatakan laporannya sudah dikirimkan oleh tim advokasi keluarga

Selengkapnya »
Search