Setelah temuan brankas narkoba di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar atau UNM, pihak Rektorat segera melakukan evaluasi pengamanan secara menyeluruh di lingkungan kampus tersebut. “Tentu dalam waktu dekat ini kami evaluasi semua, termasuk pengamanannya diperketat pada semua kampus UNM,” kata Pelaksana harian (Plh) Rektor UNM Prof H Ichsan
Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan sistem proporsional tertutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan digelar pada Kamis, 15 Juni 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara MK Fajar Laksono, Senin (12/6). Pembacaan putusan tentang sistem pemilihan umum tersebut akan dilakukan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah
Menko Polhukam Mahfud Md menyebutkan banyak penyusup di kementerian/lembaga yang berniat melemahkan pemerintah saat ini. Mahfud pun meminta agar proses rekrutmen pejabat publik diperketat. “Di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan,” kata Mahfud di HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Minggu (11/6/2023). Mahfud meminta
Sebuah bungker yang diduga digunakan sebagai penyimpanan narkoba ditemukan di salah satu bangunan kampus negeri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Dodi Rahmawan mengungkapkan, bungker tersebut semacam brankas penyimpanan sabu. Masih dalam tahap pendalaman, Dodi mengatakan bahwa pengendali peredaran di lingkup kampus ini berada
Isu krusial kembali disampaikan dengan lugas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tidak tanggung-tanggung, dia memaparkan persoalan pelik yang menjangkiti legislatif sampai yudikatif serta berbagai lembaga pemerintahan. Problematika itu, kata Mahfud, adalah dugaan adanya persekongkolan pihak-pihak tertentu dengan cara menyusupkan orang-orang mereka di pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal ketidakhadirannya dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Senin, 29 Mei 2023 lalu. Hari ini Luhut akhirnya hadir sebagai saksi korban. Dalam keterangannya dia membantah tuduhan dugaan keterlibatannya di balik bisnis tambang
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, mengungkap sejumlah kontribusi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak didirikan pada 7 Juni 1993. Menurut dia, Komnas HAM patut mendapatkan perhatian lebih karena lembaga itu telah menjadi embrio kemunculan berbagai state auxiliary agencies atau lembaga-lembaga sampiran negara. Dhahana mengatakan Komnas HAM
Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Sugeng Purnomo menyampaikan, 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi prioritas pemeriksaan Satgas karena nilainya signifikan. Satgas TPPU memeriksa transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersumber dari 300 laporan hasil analisis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut target pengembalian kerugian negara atas perilaku korupsi sudah terlewati. Lembaga Antirasuah itu telah mendapatkan Rp154,10 miliar sepanjang 2023. “Hingga Mei 2023, KPK telah menyelamatkan asset recovery sebesar Rp154,10 miliar dari target Rp141 miliar di tahun 2023,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi Kota Jambi untuk mengawal kasus yang melibatkan seorang siswi SMP yang berinisial SFA. Anggota KPAI Kawiyan mengapresiasi inisiatif Polda Jambi yang telah menyelesaikan kasus ini dengan cara restorative justice. Pihak Pemkot Jambi pun sudah mencabut laporannya dan masalah ini dianggap sudah selesai. Kawiyan menyebut
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan alasan pihaknya belum menahan Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. “Tentang kenapa belum ditahan, itu masih dalam proses pengumpulan alat bukti karena sesungguhnya KPK bekerja secara profesional,” ujar Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Ia menyebut profesionalisme
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah menjadi undang-undang. Ia Semua pihak pun diminta menghormati putusan tersebut. “Apa yang sudah diputuskan oleh MK tentu kita hormati. Seharusnya begitu. Itu sudah menjadi undang-undang kan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander
