Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menteri tak harus mundur dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai presiden. Amar tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin, 31 Oktober 2022. Dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik langkah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang mengatur soal Komponen Cadangan (Komcad). Koalisi sipil menilai MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil. Dalam pertimbangannya,
Kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak bakal melaporkan asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang bernama Susi ke pihak Kepolisian. Kamaruddin menilai, Susi telah memberikan keterangan palsu saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review perkara Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) pada 30 Oktober 2022. MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial) Hussein Ahmad menilai bahwa
Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pelindungan data pribadi merupakan kewajiban pemerintah dan hak setiap orang yang telah dijamin dengan UUD 1945. Salah satu peraturan perundang-undangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik (parpol) menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden. MK memutuskan kebijakan tersebut dalam putusan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diajukan oleh Partai
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menanggapi usulan wakil ketua KPK yang baru dilantik, Johanis Tanak, soal restorative justice untuk pelaku korupsi. Menurut Praswad, usul tersebut akan membuat koruptor semakin giat untuk menggondol keuangan negara. Praswad mengatakan berdasarkan perjanjian internasional melawan korupsi (UNCAC), kasus korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa. Kasus
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan sidang etik terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penanganan perkara pembunuhan Brigadir J tetap berjalan hingga tuntas, termasuk Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang bakal menjalani sidang etik, hari ini Senin 31 Oktober 2022. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Brigjen Pol Hendra Kurniawan
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyayangkan pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum atas kasus ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Jokowi, mulai SD, SMP, SMA dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke pilpres, asli atau palsu, akhirnya tidak pernah
Sikap Direktur PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro yang tidak merasa bersalah dan telah membuat negara rugi triliunan rupiah menjadi alasan memberatkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga menuntut hakim menjatuhinya hukuman mati. Sebagaimana diketahui, Benny Tjokro didakwa melakukan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Maruf dan Bripka Ricky Rizal. Hal itu terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pengacara keluarga Sambo, Arman Hanis, menghormati keputusan hakim yang menolak eksepsi tersebut. Menurutnya, hakim
Berkas perkara enam tersangka tragedi Kanjuruhan akhirnya diserahkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Selasa (25/10/2022). Berkas perkara diterima Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Sofyan Selle. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Polisi Dirmanto menyatakan, penyerahan dilakukan setelah pihaknya bekerja
