Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Cipta Kerja (Ciptaker), di Gedung MK, Senin (27/2/2023). Ada 13 organisasi buruh yang bersatu untuk menggugat Perppu Ciptaker. Salah satu Kuasa Hukum pemohon, Caisa Aamuliadiga, menerangkan pihaknya telah mengakomodir seluruh masukan hakim di dalam perbaikan permohonan.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui, tidak mudah membebaskan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), dari sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebab, menurut Yudo, KKB berbaur dengan masyarakat. Yudo menambahkan, tidak ada penambahan pasukan yang dikerahkan dalam operasi pembebasan pilot Philips. Pasukan bersifat organik atau yang sudah tergelar
Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandy Satrio (20 tahun) terhadap David (17) membuka tabir kemewahan gaya hidup keluarga pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mencuatnya kejadian ini dinilai sebagai momentum tepat bagi Menkeu Sri Mulyani untuk melakukan pembenahan institusi perpajakan Indonesia. “Kami tentu sangat prihatin dengan gelombang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Senin (27/2/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 ini diadukan oleh Muhammad Fauzan Irvan. Fauzan mendalilkan, Hasyim “bersikap tidak mandiri karena mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan”
Jaksa Agung ST Burhanuddin buka suara mengenai keadilan dan vonis yang telah dijatuhkan untuk Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Pada kasus Ferdy Sambo, jaksa penuntut umum harus menyatakan sikap banding atau tidak dengan mempertimbangkan dinamika hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Burhanuddin menyebut sudah seharusnya
Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi terbukti merugikan perekonomian negara Rp 39.751.177.000.527 atau Rp 39,7 triliun dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Fahzal Hendri mengatakan, kerugian perekonomian tersebut timbul dari aktivitas sejumlah perusahaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya mencatat dengan baik setiap fakta yang uncul dalam persidangan. Sebelumnya, di persidangan kasus suap pengurusan perkara MA, sempat muncul nama Duta
Ketua SETARA Institute Hendardi menilai Polri harus memulihkan hak sejumlah anggotanya yang menjadi korban skenario palsu pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Hendardi menilai para polisi tersebut layak mendapatkan pemulihan hak seperti Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebelumnya memutuskan Richard
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti gugatan uji materi atas sistem pemilihan legislatif (Pileg) proporsional terbuka, yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Feri menyatakan, apabila MK memutuskan mengganti sistem pileg menjadi proporsional tertutup, maka hal itu melanggar UUD 1945. Feri mengatakan, pengubahan sistem pemilu itu bertentangan
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengakui aksi kekerasan di Papua saat ini mengalami peningkatan. Dibandingkan era sebelumnya, aksi kekerasan di Papua pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo paling tinggi. Temuan itu didapatkan Lemhannas dari salah satu putaran kajian mereka tentang Papua. Andi mengaku tahun ini, Lemhannas berencana melakukan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan putusan sidang etik terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menandakan Polri mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Wakil Ketua LPSK,Edwin Partogi,mengatakan bahwa putusan berupa mutasi dan demosi selama satu tahun kepada Bharada E patut
Menko Polhukam RI Mahfud MD menyatakan pihaknya tak setuju jika revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) nantinya malah mengkebiri kinerja hakim konstitusi. Adapun salah satu yang menjadi sorotannya adalah hakim konstitusi bisa dipecat di tengah jalan jika dievaluasi buruk oleh DPR. Penegasan tersebut disampaikan Mahfud MD saat silaturahmi dan dialog
