Tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menuding bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J punya kepribadian ganda. Hal itu tertuang dalam keberatan tim penasihat hukum keduanya yang dibacakan oleh majelis hakim. Kubu Ferdy Sambo menyampaikan keberatan itu karena mengeklaim tak diberikan kesempatan untuk menggali dugaan kepribadian
Perwakilan suporter klub sepak bola Arema, Aremania, datang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk rapat bersama Komisi X DPR, pada Selasa (8/11/2022). Aremania mengadu ke DPR lantaran keluarga maupun korban dari Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari pemerintah. Salahudin memaparkan, persentase pemerintah
Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menghadirkan 13 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi pada Selasa (8/11/2022). Kuasa hukum Ferdy dan Putri, Arman Hanis mengatakan, belasan orang yang bakal bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambut baik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md untuk mengungkap kasus mafia tambang. “Menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud Md terkait rencananya menggandeng KPK dalam mengungkap perkara mafia tambang di Indonesia, kami tentu menyambutnya dengan baik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri
Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keikutsertaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahauri ke kediaman tersangka kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pada agenda tersebut, banyak pihak termasuk ICW menilai langkah yang dilakukan Firli tersebut cukup dilakukan penyidik dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja. Kurnia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang KPK baru yang
Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J kembali digelar hari ini, Senin (7/11). Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma’ruf. Majelis hakim memutuskan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut perang bintang sedang terjadi di tubuh Polri. Mahfud berkata sejumlah jenderal sedang membuka kartu jenderal lainnya. Ia memberi perhatian khusus terhadap hal ini. “Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling
Peneliti bidang kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto mengatakan, Polri sudah mesti meninggalkan tradisi kolot yang tentang kepatuhan bawahan uang tidak bisa menolak perintah atasan. Pernyataan itu disampaikan Bambang menanggapi dalih sejumlah mantan anak buah Ferdy Sambo yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan bahwa tidak ada politisasi terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe. Firli menyebutkan bahwa hal ini murni peristiwa pidana. “Kita ingin sampaikan ini adalah proses hukum. Satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada proses lain
Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan mengatakan, permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa dugaan pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di depan orangtua Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak menjadi alasan meringankan hukuman bagi keduanya. Asep juga menyoroti soal pernyataan Sambo yang tetap berkeras dia marah dan menghabisi Yosua
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan menemui Gubernur Papua Lukas Enembe pada Kamis siang ini. Pertemuan akan berlangsung di rumah pribadi Lukas di Koya Tengah, Jayapura. Kapolda Papua menuturkan bahwa Gubernur Lukas Enembe sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima tim dan dokter KPK. Menurut dia, dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia
Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, terdapat pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan sedikitnya 135 orang. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, tragedi Kanjuruhan terjadi karena tata kelola yang tidak menghormati keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Hal ini merupakan
