Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mendapatkan tugas utama dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia. Ali dilantik sebagai KSAL oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022) kemarin, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjabat sebagai panglima TNI. Secara khusus, Jokowi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk kebutuhan logistik Pemilu 2024. Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menyebut penggunaan kotak suara berbahan kardus lantaran adanya pertimbangan anggaran. Meski berbahan dari kardus, Yulianto memastikan bahwa kotak suara untuk pemilu akan kuat dan tidak mudah rusak. “Namun dari
Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel TM Silitonga meningkatkan status siaga di Maybrat, Papua Barat Daya yang terendus teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB. “Kami siaga satu hadapi KKB di Maybrat. Intinya penjahat itu harus ditangkap hidup atau mati,” kata Daniel di Manokwari pada Rabu, 28
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan menggelar pertemuan untuk membicarakan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers capaian tahun 2022 Komisi Yudisial di Gedung Komisi Yudusial, Rabu (28/12/2022). Mukti mengatakan, tidak hanya dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga
Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK) mengharapkan pemerintah menerbitkan inpres (instruksi presiden) tentang pelarangan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Inpres itu dibutuhkan sebagai payung besar untuk memproteksi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kiai Said mengatakan kelompok-kelompok pengusung ideologi anti-Pancasila telah nyata-nyata
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan. Pernyataan tersebut berdasar pada hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap kasus kerusuhan yang menewaskan ratusan pendukung Arema FC. Mahfud melanjutkan, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran HAM biasa dalam kasus tersebut. Meski
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, para pejabat yang melakukan korupsi telah memahami bagaimana KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Alex, fakta-fakta dan mekanisme KPK melakukan OTT diungkap dalam persidangan sehingga para koruptor mempelajari upaya paksa tersebut. Para koruptor, kata Alex, saat ini lebih berhati-hati dan
Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (FORKAMRI), Albert Hama merespon rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. Albert mengingatkan, reshuffle yang dilakukan harus mengedepankan kepentingan nasional dalam rangka kemajuan bangsa bukan kalkulasi politik semata apalagi saat ini banyak tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu disikapi secara
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah menyerahkan 204.600.000 Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Selain menyerahkan DP4, Zudan mengatakan Kemendagri juga telah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini tak lepas dari manuver Partai Nasdem terkait pencalonan presiden 2024. Menurutnya, wacana evaluasi dua menteri Nasdem merupakan imbas dari deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh partai besutan Surya Paloh itu beberapa waktu
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Iwan Nurdin mengatakan, mafia tanah tidak hanya melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengacara, serta aparat kelurahan/desa. Akan tetapi, kerap kali juga datang dari pengusaha. Iwan Nurdin mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN-RI Hadi Tjahyanto baru-baru ini yang menyatakan bahwa pelaku
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) membangun sistem mencegah korupsi di dunia peradilan. PBHI tak ingin marwah peradilan tercoreng karena ulah segelintir orang. Pernyataan itu disampaikan PBHI merespons KPK yang menambah daftar tersangka Hakim Yustisi di MA berinisial EY. Dia menjadi
