Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Ia menegaskan pimpinan DPR tidak boleh menunda proses legislasi yang telah selesai dan disepakati di alat kelengkapan dewan (AKD). Bakal UU untuk daerah otonomi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan konflik agraria jadi salah satu dari sembilan prioritas kerja yang akan dikerjakan dalam enam bulak kedepan. Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian mengatakan, konflik agraria ini diangkat karena merupakan masalah bersama yang sedang terjadi di Indonesia. Dia mengatakan,
Mahkamah Agung (MA) merespons adanya dua hakim agung yang jadi tersangka kasus korupsi penanganan perkara di MA. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro menuturkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih mengetahui terkait kasus yang menimpa dua hakim agung.MA menegaskan akan menghormati proses penyidikan dan proses hukum yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka penyelidikan baru terkait dugaan penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur, seperti yang disampaikan mantan anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong yang menyebut nama Tan Paulin dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun, KPK sifatnya menunggu pengaduan dari masyarakat. “Tentu diawali laporan ya. Silakan
Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menyebutkan tragedi Kanjuruhan sebagai sebuah kesalahan kolektif. Untuk itu, dia menekankan agar seluruh pihak terkait mesti bertanggung jawab atas terjadinya tragedi usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) lalu. “Kembali lagi pada kasus Stadion Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan ini merupakan
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepakat melakukan evaluasi sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo Cs dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sidang yang dijadwalkan digelar minggu ini ditunda sampai pekan depan 21 November 2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan, persidangan yang menarik perhatian masyarakat di DKI Jaakarta
Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyatakan pihaknya akan memproses etik hakim agung yang menjadi tersangka suap baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Miko merespons kabar ditetapkannya Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Miko mengatakan pihaknya masih menunggu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Komisi III tak buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal ini mengingat masih ada sejumlah pasal kontroversial dalam RUU KUHP sehingga perlu dibahas kembali secara hati-hati dan cermat. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan naskah RUU KUHP ke
Penyidikan yang terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) membuahkan hasil. Terungkap ada kasus dugaan suap baru yang di lembaga peradilan tertinggi yang tengah diusut penyidik lembaga antirasuah itu dan melibatkan hakim agung lain. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, penyidik
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa ia akan segera menyiapkan calon Panglima TNI untuk menggantikan Andika Perkasa yang akan pensiun pada Desember 2022. Sebagai informasi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah harus pensiun sebagai prajurit aktif TNI per 21 Desember 2022. Karenanya, Presiden sebagai panglima teritnggi harus segera mencari
Keterangan mantan ajudan Ferdy Sambo, Adzan Romer, dalam persidangan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang mengaku beberapa kali mengubah keterangan karena takut dengan atasannya dinilai menjadi wujud tekanan yang dialami bawahan saat menghadapi kasus itu. Hal itu disampaikan Penasihat Ahli Kapolri, Aryanto Sutadi, dalam program Kompas Petang di
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan. Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU KUHP hasil dialog publik dan sosialisasi
