Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Derai Air Mata Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jelang Tuntutan, Berharap Keringanan di Depan Hakim dan Jaksa

Sidang pemeriksaan Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) diwarnai isak tangis keduanya. Setelah proses pemeriksaan keduanya sebagai terdakwa maka persidangan akan memasuki babak selanjutnya yakni pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Pembacaan tuntutan itu juga dinantikan karena

Selengkapnya »
12 Januari 2023

Lukas Enembe Ditangkap, PPATK Bekukan Rekening Pemprov Papua Senilai Rp1,5 T

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memastikan pihaknya telah membekukan dana Rp1,5 triliun di rekening Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pembekuan dana tersebut terkait dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia menuturkan, pembekuan rekening tersebut dalam rangka pencegahan penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua selapas Lukas ditangkap oleh Komisi

Selengkapnya »
12 Januari 2023

Pemerintah Mengakui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui soal pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Ia mengaku menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu.  “Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di

Selengkapnya »
12 Januari 2023

Bharada E Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pembunuhan Brigadir J Hari Ini

Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E akan menjalani sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J hari ini, Rabu (11/1). Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang rencananya digelar pada pukul 09.30 WIB di ruang sidang utama. Sidang kasus

Selengkapnya »
11 Januari 2023

Mahfud: Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Sedang Tidak Baik-baik Saja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, konfigurasi politik di Indonesia terkadang malah menghambat perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya sedang tidak

Selengkapnya »
11 Januari 2023

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru disahkan oleh DPR RI mulai disosialisasikan ke beberapa kampus di Indonesia. Salah satu kampus yang dituju kali ini adalah Universitas Sumatra Utara alias USU dengan pihak penyelenggara Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Dalam sosialisasi tersebut, beberapa pakar hukum dari kampus

Selengkapnya »
11 Januari 2023

Penangkapan Lukas Enembe, Ini Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua. Ia menegaskan, semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Proses penegakan hukum tersebut, ujarnya, harus dihormati. “Ya semua sama di mata hukum itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati,” ujar Jokowi di HUT

Selengkapnya »
11 Januari 2023

Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Ini Saran Jimly Asshiddiqie

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memberi masukan kepada pemerintah untuk menyusun kembali pembentukan Undang-undang Cipta Kerja baru, ketimbang mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja. Usulan Jimly ini demi menyelesaikan berbagai penolakan Perpu Cipta Kerja yang masih saja menjadi polemik hingga saat ini. Karena itu, menurut mantan Ketua

Selengkapnya »
05 Januari 2023

Penerbitan Perppu Ciptaker Membahayakan Demokrasi

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai membahayakan praktik demokrasi. Pakar Hukum Tata Negara Unviersitas Gadjah Mada Zainul Arifin Mochtar menilai Perppu Ciptaker tidak memenuhi syarat kedaruratan penerbitan Perppu. Dengan mengatasnamakan kedaruratan pemerintah secara sepihak dan sengaja telah mengabaikan standar demokrasi

Selengkapnya »
05 Januari 2023

Tak Mau Saling Serang, Sambo-Putri Kompak Menolak Jadi Saksi Persidangan

Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menolak untuk saling bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2022). Majelis hakim pun tidak mempersoalkan hal ini. Mulanya Hakim Ketua Wahyu Imam Santosa bertanya perihal kesediaan Sambo untuk menjadi saksi

Selengkapnya »
04 Januari 2023

Kasasi Ditolak, Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati, Tetap Divonis Mati

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari pemerkosa 13 santri di Bandung, Herry Wirawan.  Oleh karenanya, Herry Wirawan tetap dihukum mati sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi menolak kasasi yang diajukan Herry Wirawan. Pada pengadilan tingkat pertama

Selengkapnya »
04 Januari 2023

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search