Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) akan mempelajari laporan tersebut. Juru bicara berlatar belakang
Survei yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa 34,8 persen pemilih muda menginginkan sosok pemimpin yang jujur dan tidak korupsi. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, temuan ini berbeda dari dua pemilu sebelumnya, di mana publik lebih banyak menginginkan pemimpin yang merakyat
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menguatkan dugaan adanya manipulasi dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi mengungkapkan, adanya dugaan pemalsuan pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan proyek senilai Rp 10 triliun itu. Kuntadi menjelaskan, pembangunan dan penyediaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus bergerak cepat buat segera menyidik dugaan harta tak wajar pejabat dan transaksi mencurigakan sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi artinya, kalau kita kaitkan juga dengan gambar yang besar, kemarin ada angka 300 yang disampaikan Pak Mahfud, memang sudah saatnya kita masuk ke penyidikan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah berpikir untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. “Secara institusi, pemerintah, posisi pemerintah, tidak pernah berpikir, bahkan men-drafting sekali pun untuk menunda pemilu,” ujar Bahtiar dalam Seminar Nasional Dies Natalis Ke-67 Institut Pemerintahan Dalam
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mendukung arahan Wakil Presiden Ma’aruf Amin yang meminta partai politik untuk berkampanye sesuai nilai-nilai Pancasila. Partai politik harus merebut suara rakyat dengan ide dan gagasan cemerlang, bukan cara-cara kotor. “Ya pemilu kita ke depan harus semakin baik dibandingkan 2019 lalu. Ke depan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyinggung adanya motif tak baik di balik skandal pengubahan substansi Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto. Hal itu disampaikannya setelah dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (13/3/2023). Jimly mengatakan, perubahan kalimat dalam putusan
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) penting dalam kasus eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Sebab, ancaman hukuman dalam pasal TPPU bakal lebih berat dan mampu memberikan efek jera jika dibarengi dengan dugaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Yudisial agar berkolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk terus menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Pemerintah, kata Jokowi, akan terus mendukung langkah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. “Sebagai mitra Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun bukan korupsi namun dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia menyebut transaksi tersebut melibatkan 467 pegawai di Kemenkeu sejak 2009-2023. “Bukan korupsi, (tapi) pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi,
Kasus penganiayaan D (17) yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20) merupakan titik awal dari rentetan kasus besar yang tengah terjadi di negeri ini. Bagaimana tidak, buah dari kejadian penganiayaan itu membongkar kebusukan yang dilakukan ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo. Seperti yang diketahui, Rafael memiliki jumlah harta kekayaan yang
EKS Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai sistem perpajakan Indonesia harus diubah. Supaya kasus transaksi mencurigakan dan rekening gendut pejabat negara bisa diminimalkan. Menanggapi itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyebut sepatutnya memang Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi
