Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang diduga melibatkan aparat khususnya prajurit TNI, merupakan pekerjaan rumah turun temurun Panglima TNI. Hal ini juga merupakan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, jika nantinya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukanlah orang yang harus dilayani, melainkan mesti melayani seluruh lapisan masyarakat. Jokowi menekankan Korpri dan ASN harus mampu melahirkan beragam inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, lanjutnya, masyarakat merasa terlayani, terlindungi, terayomi, serta keberadaan Korpri dirasakan
Penasihat hukum terdakwa pelanggaran HAM Paniai, Papua, Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satu penasihat hukum terdakwa, Syahrir Cakkari menyimpulkan bahwa dakwaan maupun tuntutan jaksa tidak dapat dibuktikan terkait pelanggaran HAM berat di Paniai. Menurut Syahrir, dalam
Komisi Yudisial (KY) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan rasuah di sektor peradilan. Ketegasan dari Lembaga Antikorupsi itu diyakini bisa memperbaiki kepercayaan publik. “KY terus mendukung KPK untuk mengusut tuntas persoalan korupsi di sektor peradilan (judicial corruption). Hal ini sekaligus mengembalikan kepercayaan publik kepada integritas hakim,” kata Juru
Aliran dana suap tambang ilegal di Kalimantan Timur disebut masuk ke Bareskrim Polri lewat perantara bernama Ismail Bolong. Kasus ini sempat diusut oleh Divisi Propam Polri saat masih dipimpin Ferdy Sambo. Ismail merupakan mantan polisi dengan pangkat terakhir sebagai Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu). Uang suap tambang itu disalurkan Ismail
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh tiga orang pemohon terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. “Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 yang
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali soal polemik masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun Pasal 87 huruf b UU MK yang baru, menegaskan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan, mengakhiri masa tugasnya
Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berharap, calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang kelak dipilih Presiden Joko Widodo jauh dari kepentingan politik, utamanya politik praktis. Presiden juga diharapkan memilih figur yang paham batasan-batasan TNI sebagaimana bunyi aturan undang-undang. Menurut Fahmi, idealnya, Panglima
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim Konstitusi, hari ini Rabu (23/11/2022). Guntur menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto. Pergantian tersebut berdasarkan hasil rapat Komisi III DPR yang dilakukan pada Senin (29/9) Diberitakan sebelumnya, DPR RI secara mendadak mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penyelidikan baru kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menemukan fakta lain dalam kasus dugaan korupsi Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Ali mengatakan, kasus ini berbeda dengan
Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR, menyampaikan permintaan maaf kepada tim penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan karena berbohong. “Saya izin meminta maaf sama komandan dan senior saya karena tidak jujur dari awal. Saya hanya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) terus berjalan. “Tujuan dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara kan selesainya penanganan perkara itu sendiri. Dalam berkas perkara perlu teman-teman pahami, itu akan ada P21 berkas itu lengkap, itu dua
