Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Komisioner Besar Didik Supranoto menjelaskan para pekerja PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, baik yang pekerja lokal maupun tenaga kerja asing asal Cina sudah kembali bekerja pasca bentrokan Sabtu pekan lalu. Didik menjelaskan polisi telah melakukan mediasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh
Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menghukum terdakwa Ferdy Sambo dengan penjara selama seumur hidup. Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J). Mantan kadiv Propam Polri itu juga dinilai terbukti bersalah melakukan obstruction of
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana dari Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe kepada kelompok separatis atau dikenal kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. “Tentu ini akan didalami di dalam proses penyidikan ya, berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang lain apakah ada keterkaitan yang bersangkutan dengan kelompok
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan belum bisa menargetkan kapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dibawa ke persidangan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan upaya yudisial masih harus menunggu penyamaan persepsi dengan Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah sejumlah kasus pelanggaran HAM berat berhenti di kejaksaan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini bagus. Dia pun menyampaikan perombakan (reshuffle) kabinet tidak dilakukan pada Januari ini. Namun, saat ditanya kemungkinan perombakan kabinet diumumkan pada 1 Februari 2023, Pratikno menyatakan tidak tahu. 1 Februari mendatang merupakan hari Rabu Pon menurut kalender Jawa. Sebagaimana
Tarik ulur penahanan Lukas Enembe sudah terjadi sejak 14 September 2022 lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan Lukas Enembe bersama Ricky Ham Pagawak, Bupati Memberamo Tengah, dam Omaltinus Omaleng, Bupati Mimika, sebagai tersangka kasus korupsi. Alex mengatakan penetapan tersebut sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Saat itu, Lukas diduga
Sidang perdana tragedi Kanjuruhan, Malang, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Senin (16/1) ini pukul 10.00 WIB. Sidang digelar secara daring (online). “Sidang perdana digelar online,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Fathur Rohman. Fathur berkata lima tersangka akan mengikuti sidang dakwaan melalui teleconference dari
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mengungkapkan sejumlah kemungkinan hukuman yang akan diterima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal, Fickar berpandangan, bisa dijatuhi hukuman maksimal yaitu seumur hidup. Hal ini
Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menilai vonis nihil terhadap Terdakwa Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro) di kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri tahun 2012-2019 mencederai rasa keadilan masyarakat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding atas putusan vonis itu. Menurut Ketut, tuntutan
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe resmi dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dia akan ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023 dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Merah Putih KPK, Lukas selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 21.40 WIB. Dia
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho memprediksi, jaksa penuntut umum (JPU) bakal menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman maksimal berupa pidana mati dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebabnya, Sambo merupakan aktor intelektual atau dalang dari kasus ini. Disebut aktor intelektual lantaran Sambo
Pemerintah bakal menindaklanjuti laporan resmi terkait 12 pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Indonesia di masa lalu. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah bakal membuat sejumlah kebijakan konkret pascapengakuan negara atas adanya pelanggaran HAM berat tersebut. “Saya pikir ada macam-macam, ada pemulihan hak, ada kompensasi, dan seterusnya,” kata Moeldoko
