Pengamat politik Adi Prayitno menyebut sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto harus bisa mendongkrak elektabilitas dari kedua calon presiden (capres) itu. Sebagaimana diketahui, hingga kini calon presiden (capres) dari PDI-P Ganjar Pranowo dan capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto masih belum mengumumkan bakal
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons menjelaskan soal usulan pemungutan suara Pilkada 2024 dipercepat dari bulan November ke September. Tito menyebut usulan itu muncul dari hasil diskusi sejumlah pihak, mulai dari partai politik hingga pengamat dan akademisi. Pertimbangan pemungutan suara Pilkada 2024 dimajukan agar ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK bukan politisasi hukum. Menurutnya, pemanggilan KPK terhadap Cak Imin merupakan hal biasa. Mahfud menjelaskan, politisasi hukum memiliki arti bahwa hukum dijadikan sebagai sebagai alat politik untuk kepentingan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan para Komisioner KPU lain. Sebab, KPU diduga membatasi akses Bawaslu dalam bekerja untuk melakukan pengawasan. Adapun permintaan tersebut Bawaslu sampaikan dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap gagasan agar para influencer, termasuk artis Wulan Guritno bisa menjadi juru kampanye anti-judi online. Gagasan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (4/9). Wulan sempat terseret kasus promosi judi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku pihaknya sudah melangkah ke depan setelah ditinggalkan oleh bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Sebab, Anies telah sepakat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memilih Muhaimin Iskandar atau Cak
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bakal segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas kepada Oditurat Militer. Ada dua anggota TNI yang terseret kasus itu yakni Kabasarnas RI periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan ketua umum partainya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/9) ini. KPK diberitakan telah menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pendidikan antirasuah wajib diberikan kepada semua kalangan, termasuk para pelajar di selutuh jenjang. “Jika kita bicara strategi pendidikan berarti bicara jangka panjang. Strategi pendidikan ini harus berkesinambungan, mulai SD, SMP, hingga SMA,” kata Direktur Jejaring Pendidikan (Jardik) KPK Aida Ratna Zulaiha melalui keterangan tertulis, Senin
Tiga orang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tewas tertembak saat operasi penyergapan yang dilakukan pasukan gabungan TNI di Kampung Aluguru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Jumat, 1 September 2023. Anggota KKB yang tewas itu berasal dari Kodap III Ndugama. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan yang dihubungi melalui telepon selulernya
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan, perkara dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Kepala Bagian (Kabag) KPK ini mengatakan, perkara yang terjadi pada 2012 saat Kemenaker masih bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu disidik KPK sejak Juli 2023. “Melalui
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) kepada dua polisi terdakwa kasus Kanjuruhan yakni mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Pasalnya, di tingkat kasasi, Bambang dan Wahyu divonis hanya divonis
