Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah
Pasukan gabungan dari kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan TNI merengsek masuk Pulau Rempang. Mereka berniat memasang patok pembatas dan pengukuran lahan untuk Rempang Eco City. Proyek itu merupakan proyek strategis nasional yang dikelola oleh Badan Pengusahaan ata BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Rencana pemasangan
Pada zaman modern seperti ini masyarakat amat tergantung pada sistem teknologi informasi. Begitu pentingnya fungsi sistem teknologi informasi itu, pemerintah perlu menata pemanfaatan sistem teknologi informasi. Jika tidak dikelola dengan baik dan benar, tentunya bisa menjadi faktor pemicu disrupsi dalam berpolitik dan berbangsa di Tanah Air. Terlebih, Indonesia kini tengah
Aturan tentang syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya, hingga kini, MK mencatat 12 perkara uji materi terhadap aturan ini. Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap lima kendala yang dihadapi Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) dalam mengusut transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK. Mahfud menyebutkan kendala itu, antara lain, dokumen yang dilaporkan tidak ditemukan dokumen aslinya, penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia diminta memberantas mafia kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal ini agar tak terjadi kasus seperti dua kurator, Rochmad Herdito dan Wahid Budiman yang dinyatakan terbukti bersalah melebihkan atau mark up nilai tagihan kreditur dalam perkara PKPU PT. Alam Galaxy di Pengadilan Niaga Surabaya. Dimana, tagihan dua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima 3.544 aduan dugaan rasuah dari masyarakat sampai dengan Agustus 2023. “Sampai dengan Juni ada 2.707 pengaduan dan sekarang sampai dengan Agustus kita ada 3.544,” kata Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo di Jakarta, Senin (11/9). Tomi menjelaskan laporan itu masuk melalui email,
Kepolisian Daerah Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi(SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi. Polda Papua saat ini membawahi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui pihaknya sudah mengajukan permintaan bantuan personel ke Mabes Polri untuk
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan program sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tidak melibatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, dugaan korupsi pengadaan proyek itu murni terjadi karena salah perhitungan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akhirnya akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (7/9/2023). Cak Imin akan diperiksa penyidik terkait dugaan korupsi pengadaan alat proteksi tenaga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Tahun 2012.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengungkapkan bahwa komunikasi politik antara partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo dengan Partai Demokrat sudah dilakukan di berbagai level tingkatan. Hal ini dijelaskan Arwani usai mengatakan bahwa PPP tidak masalah jika Demokrat bergabung dalam kerja sama politik pengusung Ganjar. Bahkan, ia
Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah melakukan rapat bersama terkait konsolidasi tim pemenangan bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tetapi belum menghasilkan keputusan konkret. Karena kedua partai politik (parpol) tersebut tengah menanti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS belum memutuskan bergabung ke barisan
