Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka opsi perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pemerintah dikatakannya siap melakukan kajian terhadap tuntutan para kades. Adapun kajian mengenai perpanjangan masa jabatan kades, akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung agar pemerintahan desa menjadi lebih baik. Salah satunya lewat revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya disuarakan oleh ribuan kepala desa (kades) saat berunjuk rasa di Jakarta pekan lalu. Namun, Apdesi tak ingin aspirasi ribuan kepala
Komisi Yudisial (KY) mendukung upaya Mahkamah Agung (MA) dalam membuka lebar-lebar informasi perkara. Sebab KY mengamati tertutupnya informasi penangana perkara bisa jadi celah korupsi. Anggota KY Binziad Kadafi menyebut beberapa hal mesti dibenahi dalam sistem penanganan perkara di MA. Hal ini guna mengikis potensi suap dan transaksi perkara, yang apabila
Terdakwa Ferdy Sambo meminta kepada majelis hakim agar dibebaskan dari segala dakwaan di kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo turut meminta kepada hakim agar nama baiknya dipulihkan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Sambo, Arman Hanis, dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan agenda pembacaan
Komisi Yudisial (KY) angkat bicara mengenai isu ‘gerakan bawah tanah’ dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), dengan terdakwa Ferdy Sambo. Kabar ini mulanya diembuskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Juru Bicara KY Miko Ginting meyakini pernyataan Mahfud MD didukung informasi valid.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu direvisi jika hendak mengakomodasi aspirasi mengubah masa jabatan kepala desa. Namun, Doli berharap, revisi UU Desa tidak dilakukan hanya untuk mengubah masa jabatan kepala desa. Ia melanjutkan, revisi UU Desa harus membuat desa lebih
Penyidikan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) terus dilakukan. Hari ini KPK memeriksa empat hakim agung sebagai saksi. “Benar hari ini bertempat di gedung Mahkamah Agung, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi Hakim Agung Prim Haryadi, Sri Murwahyuni, Ibràhim, dan Syamsul Maarif,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri
Polemik mengenai tuntutan 12 tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E mengundang perdebatan panjang. Ini berangkat dari pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut Bharada E tak bisa menjadi justice collaborator atau pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum. Kejagung beralasan
Kendati tidak langsung berlaku, KUHP baru untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda telah resmi diundangkan. Disetujui oleh DPR pada 6 Desember 2022, KUHP baru masuk ke lembar negara pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/ 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pemerintah berharap Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa disahkan tahun ini. Sebab RUU tersebut sudah hampir 19 tahun tak kunjung disahkan. Bahkan sempat keluar dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Dia menuturkan, RUU PPRT tidak hanya memberi
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berstatus justice collaborator (JC) semestinya lebih rendah di antara para terdakwa lain. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang
Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menegaskan, periodisasi masa jabatan kepala desa pernah diajukan untuk diuji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya Nomor 42/PUU-XIX/2021 MK menegaskan pembatasan jabatan kepala desa sepanjang 6 tahun dengan paling banyak 3 kali masa jabatan merupakan
