Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespons isu yang menyebutkan KPK hendak dilebur dengan Ombudsman RI. Menurut Alex, hal itu mungkin saja terjadi sebagaimana yang ada di Korea Selatan. Dalam hal ini Alex menjawab pertanyaan warga net dalam agenda ‘Diskusi Publik Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan’ di Gedung
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI masih terus mengusut kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 Triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan
Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menghadirkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Todung menyampaikan hal itu saat jeda sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April
Dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024. Adapun menteri yang
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan, Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Menurut Ma’ruf, KY memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien. Namun, kewenangan KY tidak bersifat otoritatif lantaran melibatkan
Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menanggapi santai keinginan kubu Ganjar-Mahfud yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang sengketa Pilpres 2024. “Kapolri silakan saja mereka mohon dan seperti juga misalnya pemohon 1 juga mau memohon menghadirkan beberapa menteri dan sudah dikabulkan oleh MK,”
Istana Kepresidenan mengatakan pemerintah menghormati panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sejumlah menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres. Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri Jokowi tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar
Kerugian negara dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung mencapai Rp 271 triliun. Namun angka tersebut masih sementara dan diyakini bakal lebih besar. Karena tim penyidikan Kejaksaan Agung (Kejakgung) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguanan (BPKP) belum merampungkan penghitungan kerugian
Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Suhartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim akan memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo mengatakan MK akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu pada Jumat, 5 April 2024. Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat hakim konstitusi pada pagi tadi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Adapun Harvey ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT RBT. Direktur
Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Kamis (28/3/2024) siang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon serta keterangan pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk diketahui, termohon dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedangkan pihak terkait adalah
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut kementeriannya membentuk tim khusus untuk mengusut kasus magang (ferienjob) palsu ke Jerman yang diduga mengeksploitasi ribuan mahasiswa asal Indonesia. Hadi mendorong perguruan tinggi yang mahasiswanya menjadi korban untuk menyelesaikan secara tuntas kasus penipuan ini. Salah satu kampus termaksud adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Mengenai jumlah
