Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Indriyanto Seno Adji menilai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bersifat netral dan demokratis. “KUHP nasional yang baru saya nilai sangat progresif, moderat, netral, dan demokratis dengan mempertimbangkan dan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sipil, praktisi, dan akademisi hukum. Bahkan representasi masyarakat adat
Menko Polhukam meminta semua pihak untuk tidak menutup mata soal adanya beking aparat dalam pertambangan. Hal itu disinggungnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli 2022 di Jakarta. “Kenapa kita berpura-pura? Bahwa ini ada beking, kita ndak bisa selesaikan, karena senior, kan, dulu yang beking.
Mahkamah Agung (MA) mengusulkan pemberhentian hakim agung nonaktif Gazalba Saleh ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu dilakukan menindaklanjuti status hukum Gazalba yang kini menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Sementara untuk hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati yang juga berstatus tersangka, Hasbi mengaku lupa apakah surat
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman mengungkapkan, adanya polemik di masyarakat terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI bukan disebabkan oleh minimnya sosialisasi, tetapi lebih karena adanya perdebatan antara dua ideologi yang berbeda. Habib memberi contoh, di dalam KUHP dimasukkan perluasan pasal terkait zina, pengaturan
Komitmen Presiden Joko Widodo dinilai menjadi kunci untuk memberantas keberadaan mafia tambang seperti Ismail Bolong Cs. Dosen sekaligus pakar Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kasus Ismail Bolong seharusnya dapat menjadi pintu untuk membongkar keterlibatan mafia tambang di Indonesia. Terlebih kepemilikan tambang ilegal mantan anggota Satintelkam Polresta
Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memutus bebas terdakwa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti memberi perintah penembakan saat peristiwa “Paniai berdarah” pada 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. Atas dasar itulah, majelis hakim meyakini
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang jatuh pada 9 Desember Tahun 2022 ini dibayangi ironi. Tiga hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghelat peringatan ini, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menjadi UU. Salah satu pasal yang diatur dalam beleid yang akan menggantikan kitab
Amnesti Internasional Indonesia menyayangkan pemerintah dan DPR tetap bersikukuh akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru menjadi Undang-undang. Sebab menurut Amnesti, dalam RKUHP masih banyak pasal yang menjadi pukulan mundur nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan salah satu
Majelis hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Makassar akan membacakan putusan terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu pagi ini, Kamis (8/12). Isak merupakan terdakwa tunggal dalam perkara pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai 2014. Agenda pembacaan putusan itu digelar di Ruang Prof Dr Bagir
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron yang jadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Abdul Latif ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 7 Desember sampai 26 Desember 2022, di Rumah Tahanan KPK pada Gedung Merah
DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Masyarakat yang keberatan disarankan menempuh jalur hukum. Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, sosialisasi RKUHP sudah berjalan cukup panjang. Tetapi untuk membuat keputusan yang memuaskan banyak orang dengan berbagai macam kepentingan tentu
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengungkapkan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU akan efektif berlaku setelah tiga tahun resmi diundangkan. Yasonna mengatakan, nantinya pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru selama tiga tahun itu ke penegak hukum, masyarakat, dan lainnya. Dikatakan
