Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menolak untuk saling bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2022). Majelis hakim pun tidak mempersoalkan hal ini. Mulanya Hakim Ketua Wahyu Imam Santosa bertanya perihal kesediaan Sambo untuk menjadi saksi
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari pemerkosa 13 santri di Bandung, Herry Wirawan. Oleh karenanya, Herry Wirawan tetap dihukum mati sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi menolak kasasi yang diajukan Herry Wirawan. Pada pengadilan tingkat pertama
Mahkamah Agung (MA) menyatakan kinerja lembaga peradilan tersebut tetap maksimal meskipun dua hakim agung, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh serta beberapa orang aparatur lembaga itu tersandung kasus dugaan korupsi. Ketua MA menyatakan pihaknya tak akan menyerah dengan kejadian yang menimpa MA di penghujung tahun 2022. Dia mengatakan pihaknya meminta
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan penjelasan pemerintah soal berbagai kritik terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Mahfud, kritik terjadi karena ada pihak yang belum membaca isi perppu tersebut secara utuh. Meski begitu, ia
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja masih memungkinkan untuk dibawa dan diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait banyaknya penolakan terhadap Perpu ini setelah sebelumnya MK menyebut UU Cipta Kerja cacat formil dan harus diperbaiki. “Perppu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada Senin, 2 Januari 2023. Dilihat dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara, KUHP resmi diundangkan pada Senin oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam salinan itu KUHP baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapannya saat ditanya soal isu perombakan (reshuffle) kabinet yang disebut-sebut mungkin terjadi tahun 2023 ini. Dalam tanggapannya pada Senin (2/1/2023), Presiden Jokowi tidak menyampaikan banyak keterangan. Kepala Negara hanya menegaskan agar masyarakat menunggu keputusannya. Saat wartawan kembali bertanya soal bagaimana nasib menteri-menteri dari Partai
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh memberikan atensi khusus terhadap para pengungsi Rohingya yang sudah berulang kali terdampar ke tanah rencong dalam kurun waktu 2022. Sepanjang 2022, pengungsi Rohingya telah lima kali memasuki wilayah Aceh. Ia merinci, sebanyak 114 orang terdampar di Kabupaten Bireuen pada Maret 2022.
Partai Demokrat mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. Alasan kedarudaratan dan keadaan memaksa yang dinyatakan pemerintah dinilai tak terpenuhi dalam penerbitan suatu perppu. “Ihwal keadaan darurat, mendesak dan memaksa, kami juga melihat hal itu tidak terpenuhi. Benar, itu hak subjektif Presiden menilainya. Namun Presiden sendiri dalam
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya menyelesaikan 1.454 perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sepanjang 2022.’ Sementara itu, pada bidang tindak pidana khusus yang dibagi menjadi tiga sektor perkara, Kejaksaan telah melakukan 1.847 penyelidikan, 1.689 penyidikan, dan 1.669 dari perkara tindak korupsi. Pada perkara pelanggaran HAM
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin baik apabila terjadi “reshuffle” atau perombakan kabinet. “Kalau itu terjadi kami berharap jalannya pemerintahan semakin baik, profesional, serta mampu menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan negara. Itu saja poinnya,” kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah di
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 476/G/2022/PTUN.JKT pada Kamis, 29 Desember 2022, sebagaimana yang tercantum di
