Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan putusan sidang etik terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menandakan Polri mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Wakil Ketua LPSK,Edwin Partogi,mengatakan bahwa putusan berupa mutasi dan demosi selama satu tahun kepada Bharada E patut
Menko Polhukam RI Mahfud MD menyatakan pihaknya tak setuju jika revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) nantinya malah mengkebiri kinerja hakim konstitusi. Adapun salah satu yang menjadi sorotannya adalah hakim konstitusi bisa dipecat di tengah jalan jika dievaluasi buruk oleh DPR. Penegasan tersebut disampaikan Mahfud MD saat silaturahmi dan dialog
Litbang Kompas menggelar jajak pendapat mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden dan citra lembaga negara di masyarakat. Survei memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden meningkat. Akan tetapi, ada 7 indikator kepuasan publik terhadap pemerintah yang angkanya di bawah 50 persen. Selain itu, menurut survei, citra TNI menjadi
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung melakukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat. Menanggapi itu, Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho menegaskan bahwa upaya hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut bakal disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pascareses DPR. Kepastian terkait UU Ciptaker akan terang-benderang sekitar pertengah Maret 2023. Tubagus menambahkan perppu tak harus melalui mekanisme pengesahan di DPR.
Polri dinilai harus membuktikan suasana kerja mereka kondusif, jika memutuskan mempertahankan karier terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Elieser (Bharada E), sebagai polisi. Richard sebelumnya divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Februari 2023 lalu. Majelis hakim
Tim gabungan TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum sebagai tindakan terakhir untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Max Mehrtens yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya apabila negosiasi berakhir buntu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Panglima Daerah Militer
Empat terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Keempatnya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Ricky Rizal dan Bripka RR (ajudan Ferdy Sambo) dan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menampik pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk pencarian calon wakil presiden (cawapres). Keduanya sempat bertemu di Surabaya, Senin (13/2/2023). Ia mengungkapkan, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sangat mungkin bertemu dengan kepala daerah jika tengah
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan, selama ini partai politik (parpol) koalisi pemerintah telah membuat banyak perubahan di bidang pembangunan selama Presiden Joko Widodo menjabat. Maka dari itu, ia merasa, PDI-P tak perlu membuka pintu kerja sama untuk berkoalisi dengan Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan sebagai capres yang mengusung semangat perubahan
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa tiga direktur perusahaan swasta sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penyedia infrastruktur BTS 4G serta pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo, Kamis, 16 Februari 2023. Ketiga direktur tersebut, yakni Direktur Utama PT Surya Energi
Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tidak kunjung menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menandakan payung hukum tersebut tidak terlalu punya urgensi. DPR RI batal membahas Perppu Cipta Kerja pada masa sidang paripurna terakhir periode
