Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK DPD RI, berbahaya bagai sistem ketatanegaraan. Dikhawatirkan kasus serupa akan terjadi pada hasil sidang paripurna DPR maupun MPR. Dijelaskannya, keputusan PTUN yang mengadili hasil sidang paripurna DPD tidak hanya berbahaya
Draf rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur aset tindak pidana yang dapat dirampas yakni aset yang bernilai minimal Rp100 juta. Dalam naskah Draf RUU yang diterima CNNIndonesia.com, ketentuan itu dituangkan dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a. “Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta Pusat dikritik. Kepala Negara seharusnya tidak menghadiri kegiatan tersebut. Itu bisa menciptakan ambiguitas peran presiden menjelang Pemilu 2024. “Presiden ini hari Minggu, datang, di Musra, Musyawarah Rakyat, yang kita tidak tahu di konstitusi itu tidak ada
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai melakukan komunikasi politik untuk memuluskan rencananya maju di Pilpres 2024. Terbaru, Menteri Pertahanan itu berencana untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, Prabowo juga sudah bertemu dengan Jusuf Kalla (JK). Pengamat politik Hermawan Sulistyo menilai rencana pertemuan
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan, partainya dan PDI Perjuangan sepakat membahas nama calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo setelah komplit partai yang ingin bekerja sama. Sejauh ini, sudah ada empat parpol yang ingin mengusung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai kandidat capres, yaitu PDI-Perjuangan, PPP,
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri segera memecat Inspektur Jenderal (Irjen) Teddy Minahasa Putra. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) cukup menjadi dasar hukum yang kuat bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memecat mantan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) tersebut. Kompolnas, kata Poengky merekomendasikan agar
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter Kaban mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dirampungkan sebelum pesta demokrasi lima tahunan itu, demi menghindari adanya
Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran akan berpotensi mengembalikan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adapun dampak dari adanya dwifungsi ABRI adalah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan karena banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan. Hal ini juga
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) memvonis terdakwa kasus pengedaran narkoba Linda Pujiastuti selama 17 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 18 tahun dan denda Rp 2 miliar. Namun, Jon menyampaikan beberapa alasan yang meringankan pidana terdakwa Linda Pujiastuti. “Terdakwa
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik sejumlah perubahan yang diusulkan lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi undang-undang tersebut tengah dibahas di internal Mabes TNI. Menurut koalisi, berdasarkan draf yang tertuang dalam paparan pembahasan RUU TNI, terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai wacana untuk menempatkan narapidana tindak pidana korupsi di lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah bukan solusi untuk menimbulkan efek jera. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang menilai efek jera bisa diberikan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang. Hal itu bertujuan agar ikhtiar memberantas kejahatan keuangan dan ekonomi tidak tumpang tindih. “Harus diakselerasi supaya UU Perampasan Aset bisa terharmonisasi dengan UU lainnya,” kata eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
