Politikus PDIP Ansy Lema mengklaim partai besutan Megawati Soekarnoputri punya kedekatan dengan Nahdlatul Ulama (NU) terkait Pilpres 2024. Pernyataan itu merespons isu bacapres PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kan dipasangkan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Menurutnya, partai moncong putih itu masih terus menghitung untuk mendapatkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mendalami kasus gratifikasi senilai miliaran rupiah Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Teranyar, KPK memeriksa sejumlah saksi termasuk perusahaan pengapalan. Penyidik menengarai kasus gratifikasi Andhi berhubungan erat dengan pekerjaan dia di bidang bea dan cukai, termasuk pungutan bea pada ekspor dan impor. Menurut
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendalami keterlibatan seorang terduga pelaku yang diduga menjadi perekrut dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut, terduga pelaku
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Surat Presiden tentang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah diterima pihaknya pada 4 Mei 2023 lalu. Dia mengatakan, Surpres tersebut akan dibahas terlebih dulu sebelum dibacakan dalam rapat paripurna Dewan. Meski demikian politikus PDIP itu berjanji DPR akan segera membahas RUU Perampasan Aset ini
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mempelajari revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) jika sudah rampung dibahas. Mahfud menekankan revisi UU TNI sebagai rancangan undang-undang belum diputuskan masuk program leglislasi nasional (prolegnas) dan baru menjadi diskusi internal di Mabes TNI. Mahfud sendiri mengaku
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak khawatir tugasnya di kementerian akan terbengkalai ketika dirinya mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2024. Ida mengatakan hanya perlu memperkuat tim di Kemenaker, sehingga dirinya tak perlu turun langsung. Dia mengatakan akan berbagi tugas dengan dengan Wakilnya Afriansyah Nooryang juga ikut mencalonkan diri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan tersangka ini berawal dari klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andhi. Hasil klarifikasi tersebut kemudian diproses di tahap penyelidikan. Setelah ditemukan bukti permulaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan dukungan untuk satu dari tiga nama bakal calon presiden (capres) yang disodorkan relawannya dalam Musyawarah Rakyat (Musra). PDIP menilai langkah Jokowi sudah tepat. “Paslon dalam Pilpres itu urusan parpol atau gabungan parpol. Jadi sikap presiden tepat, tidak mau menyebut satu nama definitif atau didorong
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan telah memeriksa delapan saksi terkait laporan kasus penembakan terhadap Bahar Smith oleh orang tak dikenal di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo penembakan terhadap Bahar Smith itu diduga terjadi pada Jumat (12/5) dan dilaporkan ke polisi
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti program Polisi Rukun Warga (RW) yang direncanakan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Sahroni menilai rencana tersebut sebetulnya baik, yaitu agar aduan warga dapat direspons lebih cepat oleh polisi. Namun, ia mewanti-wanti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang tak sesuai koridor hukum dan
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat pesat dalam survei terbaru Charta Politika Indonesia. Dalam survei yang digelar pada 2-7 Mei 2023 itu, tingkat kepuasan mencapai 79,1 persen atau menjadi yang tertinggi sejak Februari 2020. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat mengalami peningkatan signifikan pada survei periode Mei 2023. Dilihat pada
Pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan mengubah sistem pemilihan umum (pemilu). Hal ini mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan memasuki fase yang penting. Hal itu disampaikan Heru Widodo, kuasa hukum Derek Loupatty yang menjadi pihak terkait dalam
