Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menahan terhadap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) pada Rabu (29/5/2024). Bambang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022. Kejagung juga akan mendalami lebih lanjut soal keuntungan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memastikan hubungan antara Polri dan Kejaksaan tetap baik meski pengusutan peristiwa penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah masih berjalan. Peristiwa itu juga dipastikan tidak akan mengganggu sistem peradilan pidana. Pekan lalu, beredar informasi Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI segera dibawa ke persidangan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut bahwa DPR berencana memanggil sejumlah pihak terkait polemik iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) yang bakal memotong gaji pegawai sampai 3 persen. Menurut pria yang karib disapa Cak Imin tersebut sejumlah pihak yang akan dipanggil termasuk pemerintah, BP Tapera sampai perwakilan buruh. Cak Imin
Lagi-lagi, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh lolos dari jerat hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dikabulkan. Gazalba Saleh didakwa telah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di MA
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstritusi atau Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam Diskusi Terbuka oleh Persma Akademika dan Kerta Aksara Universitas Udayana pada Ahad, 26 Mei 2024 mengatakan, proses penyusunan RUU Penyiaran harus melibatkan meaningful partisipation dan mengganti RUU seluruhnya dengan menghilangkan pasal-pasal bermasalah. Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 32
Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebutkan akan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024). Pertemuan itu bakal digelar di tengah isu penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota
Draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditolak. Perubahan beleid yang memuat pasal kontroversial itu dinilai hanya membuat mundur ke zaman kegelapan pada orde baru. “Revisi UU Penyiaran harus ditolak bila tidak sejalan dengan kemerdekaan pers. Sebab, Indonesia tidak boleh mundur ke zaman kegelapan dimana rezim
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kepolisian RI (Polri) untuk segera duduk bareng untuk menyampaikan informasi resmi. Informasi resmi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah yang dibuntuti oleh Densus 88 Anti Teror Polri.
Mahkamah Konstitusi atau MK mulai menggelar sidang pembuktian untuk sengketa pileg DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Majelis hakim konstitusi menyidangkan puluhan perkara pada hari ini. “MK akan menggelar sidang lanjutan 106 perkara PHPU Pileg dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli pada 27 Mei hingga 3 Juni 2024,”
Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui Revisi Undang-Undang atau RUU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pengambilan keputusan penyusunan Undang-undang kemarin, Kamis, 16 Mei 2024. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan melanjutkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PT Indofarma Tbk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke proses penegakan hukum. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, tim penyidikan sudah mulai melakukan telaah dan analisa hukum atas hasil audit investigasi BPK. Investigasi itu terkait dugaan
