Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menanggapi soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo alias SYL yang dinilai bisa mempengaruhi proses penegakan hukum di KPK. Menurut Alex, jika ada pimpinan yang mbalelo tidak akan berpengaruh dalam proses di KPK, terutama kasus Kementan, karena pimpinan KPK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat Rp 70,5 triliun karena diduga melakukan pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum itu menjadi dasar gugatan atas lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut. “Kalau nanti sudah ada panggilan sidang, kami akan hadiri sidangnya,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di pelataran gedung KPU di Jalan Imam
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan menggelar sidang mulai hari ini, Selasa, 31 Oktober 2023. Rencananya, akan ada pemeriksaan terhadap Ketua MK Anwar Usman soal laporan dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia capres-cawapres. Selain itu, MKMK juga akan melangsungkan sidang pemeriksaan pendahuluan kepada perwakilan para pelapor. Sidang pemeriksaan
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bukan hanya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyuarakan isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, ada sejumlah elite partai politik yang turut menyuarakan hal yang sama pada saat berdekatan. Djarot menyampaikan itu menanggapi bantahan Bahlil bahwa kedua isu tersebut
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati, Majalengka, hari ini, Ahad, 29 Oktober 2023 resmi beroperasi penuh melayani penerbangan domestik dan internasional. Layanan penerbangan di Bandara Kertajadi itu merupakan pengambilalihan dari layanan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas dua penerbangan perdana, yaitu
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan putusan perkara no 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023. Putusan itu dianggap sarat kepentingan politik karena Ketua MK Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo untuk menjadi
Isu tiga periode kembali mencuat setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jokowi disebut-sebut sempat meminta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai presiden pada 2024 mendatang. Namun, hal tersebut dibantah oleh Dewan Pembina Relawan
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) berencana memanggil mantan ajudan Ketua KPK Firli Bahuri, Kevin Egananta. Dia bakal dimintai keterangan mengenai dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan Firli dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan, selain mantan ajudan Firli, pihaknya juga bakal
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana mengatakan sedang menunggu izin Presiden Jowo Widodo atau Jokowi untuk memeriksa pejabat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam dugaan penerimaan aliran dana korupsi BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kejaksaan Agung terus mendalami kasus korupsi BTS 4G terutama perihal aliran dana
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah angkat bicara soal anggapan sejumlah pihak bahwa partainya terkesan enggan memecat Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai. Menurut Basarah, partainya tidak perlu mengeluarkan Wali Kota Solo yang juga putra sulung presiden Jokowi itu. Sebab, dengan sendirinya Gibran sudah dianggap keluar seiring menjadi bakal calon wakil
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menampik isu PDIP yang akan menarik seluruh kadernya dari posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pratikno mengklaim hubungan seluruh menteri di tubuh kabinet Jokowi harmonis. Menurutnya, mereka fokus bekerja menangani masalah di setiap bidangnya masing-masing. Sejauh ini, Pratikno juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ada sejumlah dokumen yang diminta Polda Metro Jaya dalam kasus yang melibatkan ketua KPK Firli Bahuri. Berkas tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Dokumen yang diminta pihak penyidik (terkait) perkara dimaksud,” kata juru bicara bidang penindakan KPK
