Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 dari 38 menjadi 34 merupakan sebuah ironi. Hasil tersebut pun dinilai menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah ini tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas korupsi. Ghufron mengatakan, dibutuhkan pembenahan sistem dan integritas untuk memperbaiki IPK Indonesia selanjutnya.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 mengalami penurunan empat angka menjadi 34 poin. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Totok Dwi Diantoro mengatakan hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah. Totok menilai lemahnya komitmen tersebut dapat terlihat dari sejumlah kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat
Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menilai, penghapusan pilkada gubernur dan jabatan gubernur belum diperlukan. Menurut dia, persoalan yang disoroti Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal efektivitas kewenangan gubernur dapat diselesaikan melalui perbaikan undang-undang. Titi mengatakan, perihal kewenangan gubernur diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan
Indonesia berhasil mengundangkan KUHP baru, menggantikan KUHP lama peninggalan pemerintah kolonial Belanda, 2 Januari lalu. Dengan keberhasilan ini, menurut Guru Besar Hukum Pidana UI Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo SH MA, Indonesia segera memasuki era hukum pidana yang lebih sesuai dengan kepribadian dan jati diri Bangsa. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko membeberkan alasan mengapa Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022 merosot 4 poin. Wawan mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak efektif. Menurutnya, revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 sejatinya itu merupakan strategi pemerintah untuk
Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsituti (MKMK) untuk mengusut dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK) seputar pencopotan Hakim Agung Aswanto. “Keputusan tersebut diambil lewat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar pada Senin, 30 Januari 2023,” kata
Persoalan kegentingan memaksa pada Undang-Undang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden. Dalam hal ini merupakan upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi stagflasi (krisis). Demikian ditegaskan pakar hukum bisnis Universitas Gadjah Mada Profesor Nindyo Pramono. “Tentang kegentingan memaksa tentu merupakan
Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berembus kencang menjelang Rabu Pon, 1 Feberuari 2023, meski Jokowi belum memberikan isyarat terang akan niatnya untuk merombak kabinet. Menangapi hal itu, PAN mengaku menghormati semua kewenangan presiden dalam melakukan reshuffle, sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan pemerintahannya presiden
Keberhasilan Pemerintah dan DPR menyusun dan mengundangkan KUHP baru merupakan prestasi yang layak dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan Bangsa. Betapa tidak, selama ini, Indonesia masih menjalankan KUHP warisan kolonial Belanda yang secara filosofis tentu berbeda dengan nilai dan kepribadian Indonesia sebagai bangsa merdeka. KUHP baru diundangkan pada 2
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani angkat bicara soal vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melepas dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya, Henry Surya dan June Indria. Menurutnya vonis bebas bos Indosurya telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban. Menurutnya, vonis
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yandrie Susanto mengatakan keinginan perpanjangan masa jabatan kepala desa masih berpeluang untuk disahkan. Asalkan, kata dia, rencana tersebut memiliki aspirasi yang kuat serta disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yandrie menilai keinginan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di
Kasus korupsi pengadaan tower base transceiver station atau (BTS) 4G yang dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai dapat menghambat pembangunan daerah. Sehingga kasus korupsi ini juga berpotensi sangat merugikan masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “(Korupsi BTS) Mengganggu pembangunan daerah.
