KEGIATAN

KPK Endus Modus Pencucian Uang dalam Pengembangan Kasus Suap di MA

Sejumlah mobil mewah telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendaraan roda empat itu diketahhui menggunakan nama pihak lain dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut penggunaan nama pihak lain itu merupakan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lembaga Antirasuah kini tengah

Selengkapnya »

Bambang Widjojanto Duga RUU Perampasan Aset Berpotensi Diakali Koruptor

Eks komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto merasa pesimis dengan RUU Perampasan Aset meski sudah disahkan. Ia menduga selalu akan ada celah bagi pelaku kejahatan guna mengakali aturan. Bambang mengajak masyarakat tak menelan mentah-mentah isu pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia khawatir pelaku kejahatan bisa mengubah laporan keuangannya guna mengakali

Selengkapnya »

Mahfud Pastikan Proyek BTS 4G Tetap Dilanjutkan Seusai Johnny G Plate Tersangka

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang baru ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika memastikan proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G terus berlanjut. Meski proyek ini menjadi ‘bancakan’ dugaan korupsi oleh sejumlah pihak, tidak membuat proyek penyediaan layanan telekomunikasi 4G di berbagai wilayah

Selengkapnya »

Komnas HAM Minta Polri Utamakan Restorative Justice dalam Konflik Agraria

Komnas HAM menjamin penyelesaian konflik agraria di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi salah satu prioritas kerja. Komnas HAM meyakini salah satu upaya mengurangi korban konflik agraria lewat mengedepankan restorative justice. Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian menyebut upaya restorative justice, yakni memberi ruang dialog, mediasi kepada para pihak aparat hukum

Selengkapnya »

MA Diminta Perkuat Kewenangan Bawas Usai Terjerat Skandal Suap

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) menyarankan Mahkamah Agung (MA) memperkuat kewenangan Badan Pengawasan (Bawas) MA usai dihantan sederet kasus korupsi. Baru-baru ini, Sekretaris MA (SekMA) Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara.  MaPPI FHUI memantau sudah banyak agenda yang dilakukan oleh MA dalam

Selengkapnya »

Kasus Korupsi BTS Bakti Kominfo, PPATK Blokir Banyak Rekening

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah memblokir banyak rekening terkait kasus korupsi proyek pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) 4G milik Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. PPATK menyebut rekening tersebut dimiliki oleh beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus ini. Ivan

Selengkapnya »

Bareskrim Selidiki Aliran Dana Dua Tersangka TPPO Myanmar

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tidak menjerat dua tersangka perdagangan orang 25 WNI ke Myanmar dengan sangkaan pasal pencucian uang, tapi bakal menyelidiki aliran dana kedua tersangka. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Kamis, dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan belum

Selengkapnya »

Johnny G Plate Jadi Tersangka, Mahfud: Saya Pastikan Tak Ada Politisasi Hukum

Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada politisasi hukum dalam penetapan tersangka Johnny G Plate. Adapun Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G oleh Kejaksaan Agung. “Saya pastikan itu enggak ada politisasi hukum.

Selengkapnya »

RUU Perampasan Aset Harus Memuat Pembuktian Terbalik

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dinilai perlu memasukkan muatan tentang pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi. Hal itu belum diatur dalam undang-undang (UU) tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan UU tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Paling utama yang harus goal dan tidak boleh lepas adalah ketentuan pembuktian terbalik dalam

Selengkapnya »

Novel Baswedan Kritik Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Eks penyidik KPK, Novel Baswedan memprotes gugatan yang dilayangkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menyoal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga lima tahun dari semula empat tahun. Novel menyindir ada maksud kepentingan pribadi di balik gugatan yang diajukan Nurul Ghufron. Ia

Selengkapnya »
Search