Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharap tidak mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) terkait mekanisme pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Penyebabnya adalah MA mengubah aturan terkait syarat usia calon kepala daerah sebagaimana diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bisa menganggu independensi instansinya. Dalam RUU itu ada pasal yang menyatakan Korps Bhayangkara berhak mengawasi dan membina teknis penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kementerian atau lembaga. Alex menjelaskan KPK memiliki kewenangan sendiri jika mengacu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait batas usia calon kepala daerah merupakan putusan yang bersifat destruktif. Mahfud menjelaskan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 yang kemudian oleh MA dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 itu justru
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih menghitung kerugian keuangan dan manfaat negara akibat kasus korupsi emas 109 ton PT Antam tahun 2010-2021. Ketut menjelaskan perbedaan kualitas emas hasil produksi swasta yang diberi cap palsu dengan emas PT Antam asli nantinya juga akan mempengaruhi besaran kerugian negara di kasus tersebut. “Kerugian negara
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah pusat untuk menunda pembahasan revisi Undang-undang (RUU) Polri. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menjelaskan, pemerintah perlu menganalisis secara mendalam aturan-aturan yang tertuang dalam RUU inisiatif DPR RI itu. Menurut Isnur, terdapat banyak pasal
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai penetapan revisi Undang-Undang TNI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI bukan hanya langkah yang tergesa-gesa dan cenderung memaksakan, tapi menunjukkan DPR tidak memiliki komitmen untuk menjaga capaian reformasi TNI. Apalagi, kata Gufron, pembahasan RUU tersebut dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sehingga jauh dari
Politikus PDIP, Aria Bima mengungkap sejumlah alasan partainya hingga saat ini belum mengumumkan sikap untuk berada di dalam atau luar pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Bimo, sapaan akrabnya, mengatakan PDIP tak akan menjadi oposisi. Namun, PDIP akan menjadi kekuatan penyeimbang atau check and balances di parlemen atau legislatif. Lebih lanjut,
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan Korps Bhayangkara dengan Korps Adhyaksa akan terus bersinergi memberantas tindak pidana korupsi. Keretakan kedua lembaga aparat penegak hukum disebut bisa menyenangkan koruptor. Sandi menegaskan sinergi terus dibangun karena kedua lembaga ini saling terikat dalam penegakan hukum. Jenderal bintang dua ini menuturkan kegiatan
Mabes Polri buka suara terkait sejumlah poin krusial dalam draf revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang diusulkan sebagai inisiatif DPR, pada Selasa (28/5) lalu. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait RUU ini lantaran pihaknya juga masih belum menerima draf yang nantinya
Mahkamah Agung (MA) hanya memerlukan waktu tiga hari untuk mengubah aturan batas minimal usia kepala daerah sejak diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Juru bicara MA Suharto menjelaskan, cepatnya MA memproses uji materi terkait batas usia calon kepala daerah ini sebagaimana asas ideal sebuah lembaga
Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dipastikan dibahas di Komisi III DPR RI. Sementara, pembahasan perubahan beleid itu masih menunggu tanggapan pemerintah melalui surat presiden (surpres). “Karena sudah disepakati melalui paripurna maka saya meyakini bahwa itu akan dibahas di Komisi III,” kata Anggota
Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani meyakini revisi UU TNI yang bergulir di DPR saat ini tak akan menghidupkan Dwi fungsi ABRI yang pernah eksis di era Orde Baru. Menurut Muzani, pemerintahan yang hadir saat ini sebagai proses demokrasi yang panjang. Dia karena itu memastikan proses tersebut akan menjadi
