Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut BInsar Pandjaitan mengingatkan agar Undang-Undang Desa tidak menjadi pertikaian di antara kepala desa. Luhut meminta berbagai persoalan mengenai Undang-Undang Desa dibahas dengan tenang. Pernyataan ini Luhut sampaikan di hadapan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) di acara HUT UU
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pengelolaan alokasi dana desa menjadi salah satu persoalan penting yang dikritisi KPK. Ia menyebut, belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satunya. Belum lagi, potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen
Kejaksaan Agung menegaskan tak ada opsi restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif untuk Mario Dandy dan Shane Lukas selaku tersangka penganiayaan David Ozora. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kedua pelaku tak bisa mendapatkan RJ lantaran didakwa hukuman tinggi, yakni lebih dari lima tahun. Selain itu, keluarga David
Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terkait elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.Salah satu yang diulas, yakni soal elektabilitas sebagian besar partai yang belum pulih jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019. Adapun SRMC melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas yang dilaksanakan melalui
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menerangkan pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut membahas tentang Pemilihan Presiden 2024 serta tahapannya. Keduanya bersua di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Sabtu kemarin, 18 Maret 2023. Hasto mengatakan masih ada waktu bagi partai
Partai Golkar menegaskan tak akan membuat poros baru. Partai berlogo pohon beringin itu masih solid dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Posisi Golkar yang masih menjadi bagian dari KIB, maka kita tidak bisa dipisahkan dalam konteks koalisi ini dengan
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra berharap ada koalisi nasionalis-islamis dalam Pemilu 2024 nanti. Nasionalis-islamis merupakan garis tradisi politik Indonesia yang sudah berlangsung di hampir setiap perhelatan pesta demokrasi. “Mudah-mudahan garis yang selama ini, koalisi antara nasionalis-Islam itu akan tetap ada,” ujar Yusril saat bersilaturahmi ke
Komisi Pemberantasan Korupsi membekukan rekening berisi uang sekitar Rp 81,8 miliar dan 31.559 ribu dolar Singapura yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi untuk tersangka Lukas Enembe. “Tim telah membekukan uang dalam rekening sekitar Rp81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di
Terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa mengaku dirinya sama sekali tidak bersalah atas kasus narkoba yang menjerat dirinya. Hal itu ia sampaikan lantang saat menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/3). Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih awalnya
Tak hanya menghukum ringan sejumlah terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 13 orang, majelis hakim juga membebaskan dua terdakwa. Komnas HAM menyayangkan vonis-vonis tersebut yang dinilai tak sensitif terhadap kedukaan keluarga korban. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik pedas vonis para terdakwa yang terjerat kasus tragedi Kanjuruhan. Dua
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022 pada Rabu, 15 Maret 2023. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu mengaku sudah
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej gencar menyebarluaskan pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ke berbagai daerah Indonesia. Sebab ia mengakui perlu perubahan pola pikir masyarakat dalam penerapan KUHP Baru. Prof Eddy mengamati perilaku masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum sebagai korban.
