Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyatakan siap memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Namun, kemungkinan dirinya tak dapat hadir sesuai jadwal yang ditentukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari ini, Kamis (9/2). Johnny
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station atau korupsi BTS di Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus dikembangkan. Burhanuddin membuka peluang untuk memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Burhanuddin pun menyebut satu tersangka baru juga
Pemerintah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja masih relevan untuk diberlakukan. Pasalnya, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman resesi ekonomi dunia. Bagi Ma’ruf, keberadaan Perppu tersebut hanya sebagai back-up pemerintah untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Apabila langkah tersebut dinilai bermasalah, pemerintah menunggu respon
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya dan aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai langkah perbaikan setelah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, agar memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jokowi juga mengingatkan aparat penegak
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri memulai penyelidikan baru kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Bareskrim memanggil sejumlah saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Whisnu menambahkan saksi-saksi yang diperiksa, diantaranya para korban, pengurus, serta anggota Indosurya Inti Finance. Selain meminta keterangan saksi, penyidik juga melakukan penyelidikan dengan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan jajarannya dari Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri membahas penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, penurunan IPK dari sebelumnya berada di
Gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi maupun penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kembali mencuat. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden, kendati telah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny
Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengaku tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas anjloknya indeks persepsi korupsi (IPK) ke angka 34. Sebagai informasi, IPK atau corruption perceptions index (CPI) mengukur persepsi korupsi di sektor publik. CPI dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan mengurutkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok rumusan peraturan KPU (PKPU) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Menteri yang boleh mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden tanpa harus mundur. PKPU tersebut dibuat dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 terkait menteri maju capres-cawapres tak perlu mundur dari jabatannya. Komisioner KPU RI
Sebanyak enam orang anak buah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, Jumat (3/2/2023). Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, dan Irfan Widyanto. Keenamnya terjerat kasus obstruction of justice
Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengeklaim bakal menggelar aksi besar-besaran pada 6 Februari 2023 di sejumlah kota. Di Jakarta, aksi disebut akan dipusatkan di DPR RI melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek. Selain di Jakarta, aksi juga diklaim bakal dihelat serempak di berbagai kota industri, antara lain
Bareskrim Polri membuka kembali penyelidikan untuk kasus baru Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya sebagai wujud perlawanan negara terhadap pelaku kejahatan investasi yang merugikan masyarakat banyak. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan bahwa pihaknya sudah memulai penyelidikan baru KSP Indosurya tersebut sesuai dengan arahan
