Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bawah koordinasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, Satgas TPPO dipimpin Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. Sandi menyebutkan Satgas TPPO dibentuk langsung oleh
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana menyatakan bakal mengikuti proses hukum setelah ia dilaporkan ke polisi karena mengunggah informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (pemilu). Denny mengatakan, proses hukum itu bakal ia jalani asalkan tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat,
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikendalikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan menekankan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Menurut Christina, keputusan Presiden memerintah Listyo Sigit sebagai ketua pelaksana harian di Satgas Pemberantasan dan Pencegahan
Meninggalnya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendapat sorotan pemerintah. Ketua Badan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, dalam satu tahun, ada 1.900 jenazah WNI yang dipulangkan kembali ke Indonesia. Mereka sebelumnya merupakan korban TPPO yang kemudian dipekerjakan secara ilegal di
Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa mengajukan banding terhadap putusan sidang etik yang memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan permohonan banding tersebut disampaikan langsung oleh Teddy Minahasa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilaksanakan pada Selasa (30/5). Sebelumnya tim KKEP
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman saat ditemui di gedung DPR, Selasa (30/5) mengatakan pihaknya sedang menunggu dua hal dari pemerintah dan keberlakuan serta rasionalitas masa aktif para pimpinan KPK. Menurut
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto diduga sering melakukan pertemuan di MA. Informasi itu diulik dengan memeriksa dua staf Hasbi, Tri Mulyani dan Lilis Suryani pada Senin (29/5). “Para Saksi juga dikonfirmasi pengetahuan yang bersangkutan tentang tamu atas nama Dadan Tri Yudianto
Polri memastikan akan mengusut dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan undang-undang (UU) pemilihan umum (Pemilu). Penyelidikan dilakukan bila terdapat indikasi. “Kita akan menelusuri bila ada indikasi tersebut. Artinya apalagi pejabat ya, siapapun yang memberikan informasi terkait adanya sebuah perbuatan atau tindak pidana akan kita tindaklanjuti, nanti kita lihat
Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, sebaiknya semua pihak menunggu kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) baru terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari empat tahun menjadi
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengaku sering mendengar masyarakat di daerah yang mempertanyakan sikap pemerintah lantaran meminta maaf kepada PKI. “Sekarang kalau saya di daerah, ‘pak kenapa PKI dimaafkan?’ Ndak ada, kenapa Presiden minta maaf ke PKI,
Kelakuan Mario Dandy Satrio (20) memasang kabel ties sendiri di ruangan penyidik menuai sorotan. Hal ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara. Seperti diketahui, ulah Mario Dandy memasang kabel ties sendiri itu terjadi sebelum ia dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, pada Jumat (26/5). Saat itu Mario
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, ada dua pendapat terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama, putusan MK yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
