Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Presiden Mulai Tindaklanjuti Rekomendasi Penyelesaian HAM Berat setelah Lebaran

Presiden Joko Widodo akan mulai menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu selepas perayaan Idul Fitri mendatang. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selepas menemui Kepala negara di istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/3). “Instruksi presiden (inpres) sudah keluar.

Selengkapnya »
28 Maret 2023

YLBHI Anggap Pengesahan Perpu Cipta Kerja Serangan Brutal Demokrasi

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan manuver pemerintah Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja dan disusul pengesahannya sebagai undang-undang oleh DPR RI merupakan serangan brutal terhadap prinsip negara hukum. “Dalam hukum disebut bikin perpu harus ada emergency, harus darurat. Ini dimana daruratnya?” ujar Isnur saat ditemui

Selengkapnya »
27 Maret 2023

KPK Dinilai belum Ungkap Kasus Big Fish karena Terlalu Fokus OTT

Dewan Pengawas (Dewas) menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum berhasil mengungkap kasus besar atau yang kerap disebut ‘the big fish’. Namun, Lembaga Antirasuah itu dinilai tetap bekerja sesuai jalur. Menanggapi itu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut KPK terlalu fokus dengan operasi tangkap tangan (OTT) sehingga, kasus ‘ikan besar’

Selengkapnya »
27 Maret 2023

Anggota DPR Nilai Perpu Ciptaker Beri Manfaat Buka Lapangan Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker) yang RUU-nya telah disetujui DPR menjadi undang-undang dapat memberi manfaat dalam membuka lapangan pekerjaan. Rahmad menilai UU Penetapan Perpu Ciptaker melingkupi banyak isu, di antaranya mencakup investasi yang

Selengkapnya »
24 Maret 2023

Denny Indrayana Nilai Pengesahan Perppu Ciptaker Langgar Konstitusi

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyebut pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanggar konstitusi. Denny menjelaskan sebagaimana aturan Pasal 22 Ayat 2 UUD 1945 bahwa Perppu harus dibahas terlebih dahulu dalam

Selengkapnya »
24 Maret 2023

DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna Hari Ini

DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perpu Cipta Kerja, hari ini. Melansir situs resmi DPR, pembicaraan tingkat II alias pengambilan keputusan atas RUU Perpu Ciptaker menjadi UU digelar dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV tahun 2022-2023. Anggota DPR

Selengkapnya »
21 Maret 2023

Jokowi Ratas soal Keamanan dengan Panglima TNI-Kapolri di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda, hingga Pangdam Papua pada Senin (20/3) berbicara soal keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu. Listyo menuturkan Presiden Jokowi meminta Polri dan TNI bekerja lebih terintegrasi lagi dalam mengamankan provinsi

Selengkapnya »
21 Maret 2023

Bawaslu Putuskan Beri Kesempatan Partai Prima Jadi Peserta Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dikeluarkan dalam Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Pemilu setelah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Selengkapnya »
21 Maret 2023

Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Mahfud Singgung Bahaya TPPU

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahaya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menyebut TPPU rawan melibatkan keluarga sebagai penerima uang haram. Mahfud baru saja menyampaikan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga berasal dari TPPU. Jumlah itu

Selengkapnya »
21 Maret 2023

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search