Koalisi Masyarakat Sipil merespons soal kekerasan dan pembubaran demonstrasi mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memberikan peringatan keras terhadap Kapolri atas kejadian tersebut. Terdapat 10 organisasi sipil yang tergabung dalam koalisi ini, yaitu YLBHI, Walhi, Centra Initiative, PBHI Nasional, Public Virtue, Amnesty
Irjen Teddy Minahasa hanya terdiam seribu bahasa saat mendengar pembacaan tuntutan pidana mati yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan itu disampaikan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023). Berdasarkan pantauan Kompas.com, Teddy duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu.
Ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Kepolisian RI (Polri) dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal Senin, 27 Maret 2023. Setidaknya ada 155 personel yang dipindahtugaskan dalam mutasi kali ini. Yang paling mencolok, Inspektur Jenderal (Irjen) Fadil Imran tak
Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia berkata segera melakukan perombakan kabinet usai posisi menteri pemuda dan olahraga (Menpora) ditinggal Zainudin Amali. Jokowi tak mengungkap kapan reshuffle akan dilakukan. Dia hanya mengulang kata yang sama saat ditanya waktu perombakan kabinet. Wacana
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengatakan, korupsi merupakan sesuatu yang sangat sulit diberantas. Karenanya, pemerintah dan aparat penegak hukum membutuhkan alat lain untuk pemberantasannya. Salah satunya dengan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Harapnya, RUU tersebut diprioritaskan Komisi
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md akhirnya membuka secara detail rincian transaksi tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 349 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III DPR pada Rabu, 29 Maret 2023, Mahfud menguliti transaksi mencurigakan yang terjadi pada 2009-2023 tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kecipratan duit haram dalam dugaan korupsi penyaluran dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tersangka diyakini menyalurkan uang haram tersebut untuk mengondisikan temuan BPK. “Sejauh ini yang diperkirakan demikian (aliran dana untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah fakta terkait dengan penetapan tersangka kasus korupsi Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bersama Anggota Komisi III DPR RI yang juga istrinya, Ary Egahni, Selasa (28/3/2023). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pasangan suami istri ini diduga bekerja sama melakukan praktik korupsi di Kapuas.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat akan menggelar aksi tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Barat hari ini, Rabu, 29 Maret 2023. Aksi direncanakan akan dimulai pada pukul 12.00. Ketua BEM Unpad atau Universitas Padjadjaran Haikal Febriansyah mengatakan aksi tersebut akan diikuti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan miliaran rupiah saat penggeledahan dugaan korupsi penyaluran tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Total, ada empat lokasi yang disambangi penyidik. “Pertama di daerah Tebet (Ditjen Minerba) kemudian kedua di (Kementerian) ESDM pusat dan setelah itu setelah sejak sore sudah agak
Anggota Komisi III DPR Supriansa mengeklaim, pengujian Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak lagi relevan. Ia menyebut mekanisme pengesahan undang-undang dan perppu disamakan sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Hal ini disampaikan Supriansa dalam sidang kelima atas permohonan Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023 perkara pengujian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, laporan hasil analisis (LHA) merupakan data intelijen yang semestinya tidak dibuka di ruang publik. Sehingga tak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menanggapi transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
