Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, mengungkap sejumlah kontribusi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak didirikan pada 7 Juni 1993. Menurut dia, Komnas HAM patut mendapatkan perhatian lebih karena lembaga itu telah menjadi embrio kemunculan berbagai state auxiliary agencies atau lembaga-lembaga sampiran negara. Dhahana mengatakan Komnas HAM
Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Sugeng Purnomo menyampaikan, 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi prioritas pemeriksaan Satgas karena nilainya signifikan. Satgas TPPU memeriksa transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersumber dari 300 laporan hasil analisis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut target pengembalian kerugian negara atas perilaku korupsi sudah terlewati. Lembaga Antirasuah itu telah mendapatkan Rp154,10 miliar sepanjang 2023. “Hingga Mei 2023, KPK telah menyelamatkan asset recovery sebesar Rp154,10 miliar dari target Rp141 miliar di tahun 2023,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi Kota Jambi untuk mengawal kasus yang melibatkan seorang siswi SMP yang berinisial SFA. Anggota KPAI Kawiyan mengapresiasi inisiatif Polda Jambi yang telah menyelesaikan kasus ini dengan cara restorative justice. Pihak Pemkot Jambi pun sudah mencabut laporannya dan masalah ini dianggap sudah selesai. Kawiyan menyebut
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan alasan pihaknya belum menahan Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. “Tentang kenapa belum ditahan, itu masih dalam proses pengumpulan alat bukti karena sesungguhnya KPK bekerja secara profesional,” ujar Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Ia menyebut profesionalisme
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah menjadi undang-undang. Ia Semua pihak pun diminta menghormati putusan tersebut. “Apa yang sudah diputuskan oleh MK tentu kita hormati. Seharusnya begitu. Itu sudah menjadi undang-undang kan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih membutuhkan keterangan para saksi untuk melengkapi kasus dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Para saksi itu mulai dari hakim, anggota TNI, hingga jaksa. Para saksi dimaksud oleh Asep ini adalah jaksa Dody W Leonard Silalahi, kemudian anggota TNI sekaligus
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Indriyanto Seno Adji optimistis judicial review (JR) terkait kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan perkara korupsi akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini karena MK sebelumnya sudah beberapa kali memutus perkara dengan materi yang sama dan menolak atau menyatakan tidak menerima gugatan permohonan
Menjelang Pemilu 2024, berbagai lembaga survei di Indonesia gencar melakukan survei terhadap elektabilitas para elite politik yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres). Terdapat sejumlah nama yang muncul seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil (RK), dan Erick Thohir. Hasil dari setiap lembaga survei tersebut tidak sama. Misalnya Indikator Politik Indonesia
Tawuran mencekam antar suporter pendukung PSIM Brajamusti dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Taman Siswa, Jogja, beberapa hari lalu sudah terselesaikan. Dua pihak tersebut sudah sepakat berdamai. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan tawuran tersebut dipicu indisen pengeroyokan terhadap anggota PSHT di Bantul, beberapa waktu lalu.
Lima perwakilan organisasi profesi kesehatan, yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) beraudiensi dengan DPR ihwal tuntutan penolakan pembahasan RUU Kesehatan. Perwakilan lima organisasi profesi itu dipersilakan masuk setelah dua
Beberapa hari ke belakang muncul isu Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan untuk mengubah sistem pemilu 2023 menjadi proporsional tertutup bagi anggota legislatif. Sebelumnya, sistem pemilu Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Isu itu juga menggugah pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sidik Sunaryo memberikan penjelasan. Dalam Undang-Undang
