Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah tidak pernah memperkirakan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara akan diretas dengan modus ransomware. Hal itu disampaikan Ma’ruf soal peretasan PDN mengakibatkan data sejumlah kementerian/lembaga dan instansi tidak bisa dipulihkan karena dienkripsi oleh peretas. Menurut Ma’ruf, gagasan awal pembuatan PDN adalah buat menyatukan
Polisi menangkap TCA yang terlibat judi online jaringan Kamboja di Ciamis, Jawa Barat. Dia berperan menampung deposit judi online selama tiga tahun terakhir dengan jumlah transaksi Rp356 miliar. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan penangkapan dilakukan Polres Ciamis dengan didahului patroli siber. Mulanya polisi mendapati
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah segera membuat Satuan Tugas (Satgas) menangani persoalan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Sebab, Komisi I melihat belum ada keterpaduan penyelesaian masalah antar kementerian/lembaga untuk menangani persoalan PDN. “Tapi bagaimana respons cepat dari pemerintah, itu yang kita butuhkan. Dan tadi di kesimpulan,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap jumlah anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalnya yang main judi online mencapai lebih dari 1.000 orang. Jumlah transaksi yang melibatkan anggota dewan itu mencapai 63 ribu transaksi secara nasional. Adapun secara khusus di DPR RI saja mencapai lebih dari 7 ribu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkiraan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi bantuan sosial bantuan presiden (Bansos Banpres) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi (Jabodetabek). “Sementara kurang lebih Rp125 miliar. Tapi masih dihitung ya,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan wilayah dengan pemain judi online paling banyak di Indonesia. Jumlah transaksi judi online di Jabar mencapai Rp3,8 triliun. “Yang paling di atas Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8
Gangguan yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional (PDN) merupakan masalah serius yang menjadi tanggung jawab Menkominfo dan Kepala BSSN. Keduanya menurut anggota Komisi I DPR Sukamta adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. “Ini persoalan keamanan nasional. Mereka mengumpulkan semua data K/L dan Pemda jadi satu. Ternyata tidak
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah perlu disikapi hati-hati. Putusan MA mengabulkan gugatan Partai Garuda. Menurut dia, putusan MA tersebut membuat penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), kebingungan terkait peluang diskriminatif terhadap pendaftaran calon kepala daerah
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menyatakan, tim Siber TNI saat ini masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Sampai saat ini, pihaknya belum dapat membenarkan atau membantah dugaan peretasan itu. Di lini masa media sosial X, akun ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin
Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis sembilan tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang getol-getolnya menyuarakan amendemen UUD 1945 untuk dikembalikan ke naskah asli. Jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, maka artinya Presiden tak lagi dipilih langsung rakyat, melainkan kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, semua partai politik telah menyetujui
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah pihaknya telah sepakat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikembalikan ke naskah asli. Pernyataan itu Airlangga sampaikan saat dikonfirmasi terkait klaim Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut semua partai setuju mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen. Adapun La
