Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan mantan pejabat di jajaran Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo bisa dijerat dengan Undang-Undang No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harta kekayaan Rafael ini tengah ditelaah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya bisa dong TPPU pidana serius lebih
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berkomentar keras soal putusan perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Putusan perkara perdata ini antara lain meminta penghentian tahapan pemilu yang adalah ranah hukum pemilu dan bukan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa pejabat Kemenkeu atau Kementerian Keuangan lain yang dinilai memiliki harta tidak wajar. Hal ini merupakan buntut dari kejanggalan harta mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy Satriyo yang menjadi tersangka kasus penganiayaan David Latumahina. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu
Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, prihatin atas insiden penyanderaan Kapten Philip Mark Mertens oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua selama 22 hari. Ia tak habis pikir dengan kondisi yang menimpa pilot Susi Air itu. Menanggapi itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Kisdiyanto menegaskan bahwa pihaknya masih mengutamakan pendekatan lunak
Pakar hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna, menganggap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru bisa diuji materi setelah berlaku pada 2026. “Begini, pasal 51 UU MK, yang mempunyai legal standing adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU,” sebut Palguna kepada wartawan di
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut sinyal perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin terang. Menurutnya, sinyal itu kini makin diperkuat dengan mundurnya Zainudin Amali dari jabatan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Awiek itu pun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendatangi Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menjenguk David Ozora, korban penganiayaan anak eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud menekankan, kasus ini harus diselesaikan hingga tuntas secara hukum. Mahfud mengatakan, kekerasan yang dilakukan oleh
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut TNI sangat mungkin menggelar operasi secara senyap apabila negosiasi pembebasan pilot pesawat Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), tak membuahkan hasil. Menurut Fahmi, operasi senyap ini digelar untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya membebaskan Philips. Fahmi juga mengingatkan
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Cipta Kerja (Ciptaker), di Gedung MK, Senin (27/2/2023). Ada 13 organisasi buruh yang bersatu untuk menggugat Perppu Ciptaker. Salah satu Kuasa Hukum pemohon, Caisa Aamuliadiga, menerangkan pihaknya telah mengakomodir seluruh masukan hakim di dalam perbaikan permohonan.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui, tidak mudah membebaskan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), dari sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebab, menurut Yudo, KKB berbaur dengan masyarakat. Yudo menambahkan, tidak ada penambahan pasukan yang dikerahkan dalam operasi pembebasan pilot Philips. Pasukan bersifat organik atau yang sudah tergelar
Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandy Satrio (20 tahun) terhadap David (17) membuka tabir kemewahan gaya hidup keluarga pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mencuatnya kejadian ini dinilai sebagai momentum tepat bagi Menkeu Sri Mulyani untuk melakukan pembenahan institusi perpajakan Indonesia. “Kami tentu sangat prihatin dengan gelombang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Senin (27/2/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 ini diadukan oleh Muhammad Fauzan Irvan. Fauzan mendalilkan, Hasyim “bersikap tidak mandiri karena mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan”
