Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Baru Diresmikan Jokowi 13 Hari, Proyek Jalur Kereta Makassar-Parepare Dikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terkait proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (29/3/2023). “Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu (Makassar-Parepare) ada keterkaitan,” kata Wakil

Selengkapnya »
13 April 2023

Banding Kandas, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati

Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tetap dihukum mati usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang ia ajukan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023

Selengkapnya »
13 April 2023

Dugaan Dokumen Penyelidikan KPK Bocor Dilaporkan ke Polda Metro

Dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian ESDM resmi dilaporkan ke polisi. Laporan itu dibuat Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) ke Polda Metro Jaya, Selasa (11/4). Kurniawan menyatakan pihaknya melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya lantaran tempat kejadiannya diduga terjadi di KPK

Selengkapnya »
12 April 2023

OTT KPK di Semarang Berkaitan Suap Proyek Track Layout Stasiun Tegal

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Semarang dan Jakarta. Operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan suap proyek track layout Stasiun Tegal. “Betul,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Selasa, 11 April 2023, saat dikonfirmasi. Ali menjelaskan upaya paksa tersebut dilakukan pada siang hari

Selengkapnya »
12 April 2023

Komisi III DPR Dorong Satgas TPPU Dibantu KPK dan Polri

Anggota Komisi III DPR Supriansa mendukung satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Namun, ia menyarankan Mahfud menggandeng Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tidak ada salahnya Komite TPPU bekerja sama dengan Polri dan KPK dalam menyelidiki

Selengkapnya »
12 April 2023

Komnas Perlindungan Anak Nilai Vonis 3,5 Tahun untuk AG Sudah Tepat

Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menilai vonis 3 tahun 6 bulan untuk AG karena terbukti terlibat penganiayaan David Ozora sudah tepat. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan disebut telah memutuskannya dengan berbagai pertimbangan. “Sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum kan 4 tahun, tadi diputuskan oleh hakim

Selengkapnya »
11 April 2023

Jokowi Wajib Dorong RUU Perampasan Aset demi Lindungi Masyarakat

Presiden Joko Widodo dinilai harus terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana demi melindungi masyarakat dalam jangka panjang dan bukan hanya menjelang pemilihan umum (pemilu). “Ini bukan soal Pemilu saja, soal illicit enrichment, transaksi uang kartal dan segala macamnya. Pemilu itu hanya musiman,” kata Ketua Badan Pengurus

Selengkapnya »
11 April 2023

Buruh Segera Daftarkan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan, pihaknya akan segera mendaftarkan uji formil dan uji materiil UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya itu, kata dia, karena banyak pihak yang sangat dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja. Dia memerinci, sembilan hal yang mempersulit

Selengkapnya »
10 April 2023

Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap Gimik

Keluhan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai sebatas gimik saat merasa kesulitan mengesahkan produk hukum, salah satunya seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya meminta supaya pemerintah terlebih dulu melobi ketua umum partai politik buat memuluskan langkah

Selengkapnya »
10 April 2023

Mahfud MD Dapat Restu Jokowi, Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset

Dorongan Menko Polhukam Mahfud MD untuk penyelesaian  Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendapat restu dari Presiden  Joko Widodo (Jokowi). Presiden ingin  DPR agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jokowi mengatakan, RUU Perampasan Aset ini merupakan inisiatif pemerintah. Jokowi berharap, pengesahan UU Perampasan Aset akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana

Selengkapnya »
06 April 2023

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search