Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro meminta aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. Menurut dia peretasan yang berdampak pada 282 layanan kementerian/lembaga itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek. Aspek pertama adalah pelanggaran kerahasiaan,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy’ari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap pengadu berinisial CAT. “Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran etik pada hari ini, Rabu, 3 Juli 2024. Dalam putusan
KOMISI II DPR akan memanggil Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) usai putusan berupa sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Hasyim Asy’ari. Sanksi tersebut berupa pemecatan. Yanuar mengatakan Komisi II DPR ingin mendengar lebih jauh soal putusan yang dijatuhkan tersebut. Idealnya yakni mendengar langsung dari DKPP. Politikus Partai Kebangkitan
Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sama-sama membantah menjadi sebab gagalnya KPK melaksanakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. Polri menegaskan, selama ini menjadi institusi penegak hukum yang menyokong penuh dalam penguatan KPK sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi. Pun Kejagung mengatakan kerap membantu KPK dalam menjalankan peran koordinasi maupun supervisi pemberantasan
Dewan Pers menyayangkan terjadinya insiden kebakaran yang merenggut nyawa wartawan Tribata TV, Sempurna Pasaribu bersama tiga keluarganya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dewan Pers pun meminta penegak hukum, termasuk TNI dan Polri mengusut kasus ini. Dalam keterangan resminya, Dewan Pers mengungkap ada dua versi terkait penyebab kebakaran. Tim Komisi
Mabes Polri angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut supervisi dan koordinasi akan diputus jika ada anggota yang ditangkap. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kerja sama terkait penegakan hukum akan dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman yang telah diteken sebelumnya. Trunoyudo memastikan secara
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini penting supaya pelayanan publik bisa berjalan optimal kembali. “Harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan pemerintah mewajibkan kementerian dan lembaga mempunyai data cadangan. Dia menyebut langkah itu merupakan tindak lanjut usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Hadi menyampaikan penggunaan cadangan data itu akan membuat instansi pemerintah tetap memiliki data meski
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri lebih unggul dari pelaku kejahatan. Hal ini disampaikan kepala negara dalam amanat upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara. “Harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan,” kata presiden dalam amanat saat menjadi inspektur upacara di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango tiba-tiba mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Beberapa anggota Komisi III DPR pun penasaran dengan pernyataan Nawawi yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan lebih lanjut itu. Hal tersebut terjadi dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan
Pemerintah mengeklaim temukan pihak internal yang dianggap bersalah sehingga menyebabkan Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware LockBit 3.0. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, dari hasil forensik, pemerintah telah mengetahui pengguna atau user yang mengakibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Hadi
Wacana pemerintah membentuk satuan tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online sebenarnya sudah mencuat sejak April 2024. Sejumlah kementerian dan lembaga seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal dilibatkan. Belakangan, sejumlah kasus judi online menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah kasus Polwan di Mojokerto, Jawa
