Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI meminta komitmen pemerintah melaksanakan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menuturkan pihaknya mengapresiasi langkah-langkah konkret terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat oleh pemerintah. Namun, Komnas mengingatkan dalam pemulihan hak para korban perlu kehati-hatian. Pasalnya ada
Jangan terkesan bahwa pembuatan ujian khususnva praktik ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja. Enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (21/6), saat menanggapi kebijakan terbaru ujian praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kapolri lalu meminta Korlantas Polri mengevaluasi kebijakan itu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD optimistis, Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset bisa segera diproses DPR. Menurut Mahfud MD, surat Presiden (Surpres) yang berisi permintaan agar RUU Perampasan Aset jadi prioritas pembahasan juga sudah diserahkan ke DPR. RUU Perampasan Aset, dirancang agar penggelapan uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Gedung Merah Putih. Kerja sama itu dibutuhkan agar dapat menelusuri aliran dana. Ali tak menjelaskan lebih rinci mengenai transaksi keuangan yang dimaksud. Dia hanya menyebut,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan mendalami peran Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, sebagai lembaga pendidikan. Selain itu, oknum yang terlibat dalam pengelolaan juga akan didalami. “Kami akan mendalami posisi dan peran ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan kejahatan lintas negara atau transnasional menjadi ancaman bagi seluruh negara ASEAN. Agus menilai pelbagai kejahatan transnasional juga menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan sosial ekonomi dan juga membuat masyarakat menderita. Hal tersebut disampaikan Agus di hadapan pimpinan Penegak Hukum negara ASEAN atau Senior Officials Meeting
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang Gedung Merah Putih. Praktik curang ini diduga dilakukan agar para tahanan bisa mendapatkan fasilitas tertentu yang sebenarnya dilarang saat mendekam di rutan. Ghufron pun tak membantah jika perbuatan pegawainya itu salah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam revisi undang-undang (RUU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurutnya hal tersebut saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat urgent, mengingat banyaknya para kepala desa (Kades) belakangan ini terjerat kasus hukum bahkan
Jajaran Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berkenaan dengan itu, KPK mengaku menghormati upaya penegakan hukum Polda Metro Jaya tersebut. KPK menghargai proses hukum yang sedang ditegakkan Polda Metro Jaya. Jika
Rancangan Undang-Undang Kesehatan akan disahkan dalam rapat paripurna usai disepakati di tingkat I oleh Komisi Kesehatan DPR RI pada Senin, 19 Juni 2023 lalu. Di tengah pro-kontra terhadap regulasi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan tidak mungkin memenuhi keinginan semua pihak. Dia menjelaskan, RUU Kesehatan merupakan inisiatif dari DPR
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya praktik pungutan liar alias pungli di dalam rumah tahanan (rutan) KPK. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah transaksinya mencapai Rp 4 miliar. Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. Pengusutan kasus dugaan pungli ditunaikan di 4 gedung KPK, yakni Gedung Merah Putih, Rutan C1, Rutan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang diusulkan pemerintah hingga kini masih terkatung-katung. Pasalnya, sejak pemerintah mengirim surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023, pimpinan DPR hingga kini tak kunjung membacakannya dalam rapat paripurna. Setidaknya, sudah enam kali rapat paripurna digelar sejak surpres diterima
