Berdasarkan data World Bank ada sekitar 9 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luarnegeri, sementara data BP2MI hanya tercatat sekitar 4,6 juta artinya ada 4,4 juta PMI yang berangkat secara ilegal dan berpotensi terancam keselamatannya atau dieksploitasi di negara penempatan. Persoalan PMI ini dari tahun ke tahun belum terselesaikan secara menyeluruh, terutama terkait dengan PMI unprosedural, undocumented atau ilegal. Demikian disampaikan oleh Sidarto Danusubroto Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagai Keynote Speaker dalam acara “Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pemda Karawang di Aula Kantor Bupati, Kamis 8 Maret 2024. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Karawang H. Aep Saefuloh, Pejabat Struktural, Camat se-Kabupaten Karawang, Lurah/Kepala Desa, maupun keluarga PMI, mantan PMI dan calon PMI dari warga Karawang, serta Sudiman Tarigan Sekretaris Anggota Wantimpres, Triana Dewi Seroja dan Harnoto sebagai Tim Ahli. Dalam paparannya Sidarto juga menekankan bahwa permasalah PMI ini terjadi karena belum maksimalnya pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 khususnya terkait peran Desa dan Pemerintah Daerah dalam pemberian informasi terkait PMI. Dengan kehadiran kepala desa dan camat dalam acara ini diharapkan informasi terkait PMI lebih cepat disebarkan ke masyarakat sehingga masalah-masalah yang selama ini terjadi dapat dihindari. Dalam acara ini juga hadir sebagai Narasumber dari Kemenlu, Kemnaker, BP2MI maupun Migrant Watch.
