Saat ini diperlukan kolaborasi berbagai unsur masyarakat dan lembaga terkait untuk melahirkan solusi mengurangi biaya rantai pasok yang masih sangat besar di Indonesia. Biaya logistik di dalam negeri yang kini mencapai 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) semestinya bisa dikurangi dengan inovasi yang lahir melalui kolaborasi sinergitas dari berbagai unsur masyarakat maupun lembaga non profit.
Demikian dikemukakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) Dr Soekarwo SH., M.hum saat menjadi pembicara dalam acara Alumni Gathering dan Sekolah Pascasarjana Award Tahun 2022 yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya, Jumat (16/12/2022) malam.
Soekarwo menyatakan inovasi untuk memotong rantai pasok bisa dihasilkan lewat musyawarah dengan stakeholder menghasilkan peraturan gubernur, peraturan bupati maupun peraturan walikota yang partisipatoris. “Ini sejalan dengan seruan Presiden Joko Widodo agar pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota memberi ongkos angkut untuk mengurangi biaya rantai pasok,” kata Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo.
Menurut Soekarwo, inovasi untuk mengurangi biaya rantai pasok menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman krisis global, baik di bidang pangan, energi dan keuangan yang diperkirakan para ahli terjadi tahun depan. “Memperkuat rantai pasok juga merupakan upaya kita unutuk menghadapi perekonomian global yang melambat dan ancaman resesi ekonomi,” ujarnya.
Selain memaparkan penguatan rantai pasok domestik dan potensi ancaman resesi ekonomi, Pakde Karwo juga menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia ke depan dan upaya-upaya mendasar yang perlu ditempuh pemerintah untuk melindungi sektor strategis bagi hajat hidup rakyat banyak seperti pangan dan energi.
Acara ini turut dihadiri Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Badri Munir Sukoco, Ph.D, Sivitas Akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan para alumni. Turut hadir beberapa kepala daerah di Jawa Timur antara lain Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono
