Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Soekarwo menekankan pentingnya konsistensi dalam melaksanakan instruksi Presiden terkait reformasi struktural sebagai solusi yang fundamental untuk mengatasi dan memperbaiki efek ancaman tiga krisis global yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.
Menurut Soekarwo, instruksi Presiden untuk mengatasi efek krisis global yang menyangkut tiga hal, pembangunan sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur dan perbaikian institusi harus dilaksanakan integratif oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. “Tiga hal tersebut merupakan solusi mengatasi krisis global di Indonesia dan dilaksanakan konsisten seluruh jajaran pemerintahan,” kata Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, saat memberikan kuliah “Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Krisis” kepada mahasiswa baru Pascarsarjana Magister dan Doktor Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (25/8/2022).
Pakde Karwo menjelaskan reformasi struktural untuk sektor pembangunan SDM menyangkut pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Penyediaan infrastruktur terdiri dari infrastruktur dasar (jalan, jembatan), infrastruktur konektivitas, infrastruktur digital, infrastruktur energi, infrastruktur pangan dan infrastruktur industrialisasi. Sementara untuk perbaikan instansi meliputi reformasi birokrasi, kemudahan investasi, dan perbaikan institusi dalam rangka membuka usaha.
Pakde Karwo menjelaskan ketidakpastian menjadi masalah besar pada perencanaan solusi krisis. Hal ini dikarenakan masalah proyeksi dan kalkulasi strategi yang di implementasikan dalam anggaran menjadi sulit. “Berangkat dari kondisi ini dalam krisis solusi yang diimajinasikan harus berbasis data yang akurat,” ujarnya. Gubernur Jawa Timur 2009-2019 ini menjelaskan dalam perencanaan krisis menjadi dialektika antara visi dan realita yang cepat berubah yang harus diantisipasi sekaligus dipersiapkan dengan data akurat. “Dalam krisis perencanaan perlu dan harus adanya penyesuaian perencanaan yang disebut skenario planning atau perencanaan berbasis skenario,” ujarnya.
Dalam menyusun skenario planning menghadapi krisis, Pakde Karwo mengingatkan dua hal pokok atau faktor mendasar membuat kebijakan publik. Pertama, PDB Indonesia disumbang untuk lapangan usaha 61,07% dari usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kedua, PDB Indonesia disumbang dari pengeluaran 56,82% dari konsumsi. “ Karena dua hal tersebut maka untuk menghadapi krisis, pemberdayaan UMKM dalam bidang usaha harus jadi prioritas,” ujarnya. Pakde Karwo juga menekankan bahwa 97% tenaga kerja diserap di sektor UMKM. Di sisi lain, daya beli masyarakat masyarakat miskin yang jumlahnya sekitar 26, 16 juta (9,54 %) dan rentan miskin yang jumlah 67 juta (24,81 %) hingga 93,16 juta (34,35 %) harus menjadi fokus anggaran melalui program padat karya atau perlindungan sosial.
