Muhamad Mardiono, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), didampingi Sekretaris Anggota Wantimpres, Mohammed Ali Berawi, Kepala Biro DI, Tim Ahli dan Tim kajian Wantimpres, melakukan pembahasan mengenai penguatan UMKM dan ekonomi pedesaan bersama Kementerian Koperasi dan UKM yang dihadiri oleh Deputi UKM dan jajarannya, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden.
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja dan berbagai pertemuan Mardiono dengan parapihak yang terkait untuk upaya penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM. Dalam pertemuan kali ini dibahas kebijakan dan program kerja bagi peningkatan produktifitas dan daya saing UMKM di tengah masa pandemik dan kompetisi di era digital.
Mardiono menyatakan bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi kerakyatan mesti terus dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan ekonomi pedesaan melalui UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan desa dengan produksi desa dan antar desa secara mandiri dan swasembada sehingga ekonomi biaya tinggi dapat ditekan untuk meningkatkan kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pembagian peran antara industri besar yang akan difokuskan pada produk unggulan ekspor dan subtitusi produk impor, dan peranan UMKM untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan bahan sandang, pangan dan papan. Pembagian peran ini diharapkan akan meningkatkan iklim usaha rakyat. Di lain pihak, koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial sebagai kekuatan ekonomi nasional dapat semakin berdaya guna untuk mendukung penguatan UMKM dan ekonomi pedesaan.
Mardiono pun menjelaskan bahwa penguatan UMKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya di hulu, dan memperkuat pasar-pasar tradisional bagi penyerapan dan penjualan produk lokal dan nasional menjadi penting bagi menggerakkan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah akan terus mengawal dan memfasilitasi berbagai kebijakan dan program kerja yang kondusif dan berkesinambungan bagi UMKM.
