Isu ketimpangan dan kesenjangan sosial menjadi fokus Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dalam rangka upaya menangani masalah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan-nya antara lain penang-gulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan wilayah masing-masing dengan menetapkan program prioritas yang di-arahkan untuk menurunkan ketim-pangan dan kesenjangan tersebut. Menginjak tahun ke tiga pemerintahannya, dukungan anggaran untuk merealisasikan program tersebut secara bertahap terus meningkat. Pembangunan infrastruktur sarana transportasi seperti jalan raya, jalan TOL, bandara dan pelabuhan dilaksanakan menyebar secara signifikan ke semua daerah, tidak hanya Jawa sentris.
Penanggulangan kemiskinan melalui program jaring pengaman sosial berupa pembagian Kartu Sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan, Program Keluarga Harapan yang terus diperluas serta Bantuan Pangan Non Tunai yang baru saja diluncurkan. Demikian juga pembangunan wilayah desa di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan pulau-pulau terluar terus ditingkatkan. Seiring dengan itu Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan hal yang sama di daerahnya masing-masing melalui program pembangunan daerah bersinergi dengan program pemerintah pusat serta bekerjasama dengan daerah lainnya.
Semua upaya dan program tersebut pada hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses berkelanjutan (never ending process) dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional “Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur” sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
Agar upaya-upaya dapat memberikan hasil yang optimal, proses pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah harus didukung dengan kondisi keamanan yang kondusif dan stabil. Stabilitas keamanan merupakan kebutuhan kritis (critical requirement) yang mutlak harus dipenuhi dalam rangka mendukung terwujudnya keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, semua komponen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pertahanan dan keamanan yaitu TNI dan Polri serta kementerian dan lembaga lainnya baik yang berada di pusat maupun jajarannya yang berada di daerah mempunyai misi yang sama dalam mewujudkan dan memelihara stabilitas keamanan di wilayah tanggung jawabnya masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan.
Agar mampu melaksanakan misinya dengan baik khususnya untuk satuan TNI dan Polri selain dilengkapi dengan peralatan Hankam yang memadai juga perlu diawaki oleh personil yang profesional. Oleh karena itu, peranan lembaga pendidikan/latihan TNI dan Polri yang bertugas mencetak personil-personil yang profesional di semua strata baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi sangat penting.
Dinamika perkembangan lingkungan eksternal global, regional, nasional dan lokal yang terus berubah cepat dan memunculkan keti-dakpastian serta adanya keterbatasan sumber daya internal kelembagaan menyebabkan tantangan tugas pembangunan serta upaya untuk memelihara stabilitas keamanan semakin berat.
Dalam rangka untuk menggali informasi dan mengetahui secara langsung situasi dan kondisi terkini terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program kerja satuan TNI – Polri / lembaga lainnya terutama aspek pertahanan dan keamanan, maka dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2017 ini, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hankam melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung pada tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2017. Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung merupakan provinsi penting dan strategis, kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya serta tengah berproses berkembang maju menjadi salah satu pusat pertumbuhan di pulau Sumatera. (ADT)
