Pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pariwisata di wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal secara optimal. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Tim Kajian “Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Pengembangan Pariwisata”, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka memperoleh gambaran secara langsung mengenai perkembangan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal dan pengembangan pariwisata yang telah dicapai di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal pada tanggal 18 s.d. 21 Juli 2017.
Pada kunjungan tersebut, Ketua Wantimpres mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara, Kapolda Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tenggara, Wakil Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Wakatobi, dan pimpinan SKPD pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Pertemuan ini bertemakan “Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Pengembangan Pariwisata”.
Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai kondisi terkini dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan pengembangan pariwisata. Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 17 wilayah administrasi pemerintahan yang terdiri dari 15 kabupaten yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, serta terdapat 2 kota yaitu Kota Bau-Bau dan Kota Kendari.
Sembilan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berada di wilayah kepulauan dan delapan kabupaten/kota lainnya berada di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Jumlah pulau yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 651 pulau. Dari total 651 pulau yang ada hanya 86 pulau yang berpenghuni.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mulai memprogramkan dana desa sebesar Rp 100 juta per bulan sejak Tahun 2008. Anggaran dana desa yang sudah dikeluarkan dari APBD Sulawesi Tenggara hingga saat ini sudah mencapai sekitar Rp 900 M. Terdapat sekitar 970 BUMDes yang telah terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terbesar berada di Kabupaten Konawe Selatan dan beberapa diantaranya berbentuk BUMDes Bersama.
Selain mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua Wantimpres juga melaksanakan tinjauan lapangan ke BUMDes dan beberapa tempat wisata berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti Desa Wisata Namu di Kabupaten Konawe Selatan, Desa Wisata Waha, Desa Liya Togo, Desa Mola, dan Mata Air Seratus (Moli’i Sahatu) di Kabupaten Wakatobi. (DNR)
