Pembangunan daerah perdesaan, daerah tertinggal, dan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Wilayah perdesaan, termasuk daerah tertinggal, banyak yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka memperoleh gambaran secara langsung mengenai perkembangan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal dan pengembangan pariwisata yang telah dicapai di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal di Wilayah Timur Indonesia, Ibu Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama Tim Kajian “Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Pengemba-ngan Pariwisata”, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku pada tanggal 10 s.d. 13 April 2017.
Pada kunjungan kerja tersebut, Ketua Wantimpres mengadakan pertemuan dengan Gubernur Maluku yang didampingi oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Maluku, dan pimpinan SKPD pemerintah daerah Maluku Tengah di Ruang Kerja Gubernur Maluku, Kantor Gubernur Maluku. Pertemuan ini bertemakan “Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Pengembangan Pariwisata”.
Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai kondisi terkini dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan pengembangan pariwisata. Gubernur Maluku menyampaikan bahwa dari 1.198 desa yang ada di Provinsi Maluku, 1.062 desa masuk ke dalam kategori desa tertinggal, 120 desa merupakan desa berkembang dan baru 16 desa yang tergolong dalam desa maju dan belum ada yang termasuk dalam desa mandiri. Dari 1.198 desa di Provinsi Maluku, sudah terbentuk 426 BUMDes. Meskipun baru terbentuk, di Kabupaten Buru sudah terdapat 10 BUMDes yang cukup berkembang.
Wilayah Provinsi Maluku terbagi menjadi 11 kabupaten dan 93%nya merupakan wilayah laut. Untuk membangun daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku, sektor perhubungan menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi Maluku ingin mengembangkan perhubungan terpadu untuk laut, udara, dan darat. Menurut Gubernur Maluku, saat ini hampir seluruh kabupaten di Provinsi Maluku sudah dapat diakses oleh pesawat.
Selain mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Maluku, Ketua Wantimpres juga menjadi pembicara dalam Kuliah Umum di Universitas Pattimura serta melaksanakan tinjauan lapangan ke BUMDes Desa Allang dan beberapa tempat wisata berbasis masyarakat di Provinsi Maluku, seperti Pemandian Air Panas Hatuasa di Desa Tulehu, Rumah Pohon Desa Waai, dan Pantai Namanalu (Lubang Buaya) di Desa Morella. (DNR)
