Saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi sedang fokus menangani masalah ketimpangan dan kesenjangan. Salah satu kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang menjadi komitmen pemerintah dan terus secara konsisten dilaksanakan sampai sekarang adalah kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan salah satu program unggulan yang tercantum dalam Nawacita. Menginjak tahun ke tiga pemerintahannya, realisasi dari program ini terus meningkat. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya Jawa sentris tetapi menyebar secara signifikan ke semua daerah termasuk kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan. Alokasi anggaran untuk pembangunan ini terus meningkat secara bertahap. Diantaranya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan, serta Pos Lintas Batas Negara Terpadu di kawasan perbatasan termasuk diantaranya di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
NTT adalah provinsi yang terletak di kawasan timur Indonesia dan secara geopolitis mempunyai posisi strategis karena berada di kawasan perbatasan negara termasuk perbatasan darat dengan Timor Leste. Pemerintah layak memberikan prioritas terhadap pembangunan di NTT agar tingkat kesejahteraan masyarakat NTT yang relatif tertinggal meningkat menjadi semakin baik. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kondisi keamanan wilayah perbatasan. Kawasan perbatasan adalah halaman terdepan negara. Pemerintah membutuhkan kondisi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan NTT untuk menjamin keberlangsungan pem-bangunan serta melindungi kepentingan nasional yang terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah teritorial NKRI.
Disadari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah di NTT selama ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, nasional dan lokal telah menyebabkan munculnya ketidak pastian yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan dan berpotensi menjadi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan dalam bentuk yang makin beragam dan eskalasi yang meningkat.
Dalam rangka mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi terkini serta upaya untuk menggali informasi dan mengetahui secara langsung situasi dan kondisi terkini, pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program kerja satuan TNI – Polri / lembaga lainnya terutama yang terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan, maka dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2017 ini, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hankam melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Andytias)
