Jumat, 8 November 2016, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno melantik dan mengambil sumpah Marsekal Pertama TNI Trisno Hendradi sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) yang baru. Marsekal Pertama TNI Trisno Hendradi menggantikan Marsekal Muda TNI Hadi Tjahjanto, yang dipromosikan menduduki jabatan sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan. Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 120/TPA/Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Yang bertindak sebagai saksi acara pelantikan adalah Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Darmansjah Djumala dan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Bapak Mohamad Oemar.
Mensesneg dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) mempunyai posisi yang sangat penting di lingkungan Lembaga Kepresidenan karena memiliki banyak peran-peran utama. “Sebagaimana dengan Eselon I, Sesmilpres mengurus administrasi kebijakan, terutama yang terkait dengan pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Selain itu, seperti juga halnya Pejabat Eselon I yang lain, Sesmilpres juga memberikan dukungan teknis dan administrasi, dalam hal ini adalah kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan POLRI”. Misalnya, siapapun yang akan menjadi jenderal, administrasi awalnya harus diproses melalui Setmilpres terlebih dahulu, sebelum dimajukan kepada Mensesneg dan Presiden. Sesmilpres juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan personil TNI dan POLRI, terutama jajaran yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
Di luar hal tersebut, sebagaimana ditekankan oleh Mensesneg, ada peran lain yang sangat penting yang juga dimandatkan kepada Sesmilpres, yaitu mengkoordinir pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden, keluarga Presiden dan Wakil Presiden, serta para Tamu Negara. “Karena peran pengamanan ini tidak bisa hanya pada jam kantor, tentu saja Sesmilpres harus setiap saat punya kendali terhadap kondisi pengamanan terhadap Presiden dan lingkungan di sekitar Presiden” tegas Mensesneg.
Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Mensesneg pada sambutannya adalah Sesmilpres harus dapat mengembangkan sistem, yaitu men-upgrade tentang perbaikan grand design pengamanan yang semakin adaptif dengan memanfaatkan teknologi, bersinergi dengan berbagai pihak, yang perlu terus untuk ditingkatkan termasuk perbaikan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan lain-lain. Mensesneg mendorong agar cara-cara baru terkait pengamanan yang efektif harus ditemukan dan dikembangkan, termasuk didalamnya meningkatkan sinergi lintas Kementerian dan Lembaga agar menjadi lebih baik. Mensesneg menambahkan bahwa “Pengamanan pada akhirnya juga menjadi tanggung jawab kita bersama-sama, walaupun tidak secara langsung bertugas tetapi jika ada hal-hal yang dianggap membahayakan pengamanan maka itu juga menjadi kewajiban seluruh keluarga besar Kementerian Sekretariat Negara untuk turut serta”.
Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administrasi, Mensesneg menegaskan pentingnya melakukan debirokratisasi, penyederhanaan kerja, dan juga sekaligus memanfaatkan teknologi termasuk teknologi informasi digital dan elektronik. “Istana harus menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga yang lain. Oleh karena itu, tata kelola yang baik harus dijaga, harus mendisiplinkan betul stafnya, pertanggungjawabannya harus baik, dan harus akuntabel”. Mensesneg meminta agar Sesmilpres yang baru dapat meningkatkan akuntabilitas, sehingga hasil-hasil audit terhadap Kementerian Sekretariat Negara dapat dijaga dengan baik.
Hal terakhir yang ditekankan oleh Mensesneg kepada Sesmilpres adalah mengenai pentingnya untuk terus menjaga komunikasi yang baik di lingku-ngan keluarga besar Kementerian Sekretariat Negara. “Kita semua adalah keluarga yang saling berkomunikasi, seringkali rapat dilakukan di dunia maya, tetapi untuk hal-hal yang bersifat sensitif tentu saja harus dibahas secara langsung. Setiap Senin pagi kita ada Rapim (Rapat Pimpinan), agar ada koordinasi yang intensif antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara”. (AD)
