Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tanggal 20 s.d. 24 Juli 2016 dalam rangka untuk mengetahui gambaran langsung berbagai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan maritim khususnya Sumut serta solusinya agar Program Tol Laut yang digagas oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim benar-benar dapat diwujudkan.
Kedatangan Ketua Wantimpres disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Bapak Hasban Ritonga mewakili Gubernur Sumut yang berhalangan hadir. Agenda kunjungan diawali dengan pertemuan yang bertajuk “Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Maritim”, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumut. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pariwisata, Direktur SDM dan Umum PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, perwakilan Badan Lingkungan Hidup, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut; Wakil Rektor I Universitas Sumut; perwakilan Badan Ekosistem Danau Toba; dan perwakilan PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III).
Dalam sambutan Gubernur Sumut yang dibacakan oleh Sekdaprov mengatakan bahwa Sumut memiliki posisi strategis sebagai gerbang poros maritim bagian barat Indonesia dengan perbatasan Samudera Indonesia di bagian barat dan Selat Malaka di bagian timur. Garis pantai barat sepanjang 755 km dan pantai timur sepanjang 545 km dan memiliki 200 pulau kecil. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau terluar yaitu Pulau Berhala di Kabupaten Deli Serdang, Pulau Simuk dan Pulau Wunga di Kabupaten Nias. Pesisir pantai timur terdapat 7 kabupaten/kota yang berhadapan dengan Selat Malaka, sedangkan di pesisir pantai barat 9 kab/kota Samudera Indonesia. Jumlah kecamatan di pesisir sebanyak 84 kecamatan dan 510 desa pesisir.
Secara geografis, Provinsi Sumatera Utara relatif dekat dengan pusat-pusat bisnis berbasis maritim di Asia Tenggara. Oleh karena itu pembangunan pelabuhan merupakan jantung kegiatan ekonomi maritim dapat meningkatkan perekonomian maritim dan meningkatkan kapasitas perdagangan melalui transportasi laut. Provinsi Sumatera Utara memiliki 55 pelabuhan laut terdiri dari: 2 buah pelabuhan internasional yaitu Belawan dan Kuala Tanjung (tahap pembangunan), 13 buah pelabuhan nasional, 10 buah pelabuhan regional dan 30 buah pelabuhan lokal. ”Ini merupakan suatu potensi dan peluang besar bagi masyarakat Sumatera Utara”, ujar Sekda.
Usai pertemuan tersebut, Ketua Wantimpres melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Belawan khususnya Terminal Penumpang Bandar Deli dan mengapresiasi pembenahan dan penataan terminal penumpang yang telah dilakukan oleh Pelindo I. Menurut Beliau, penataan ini merupakan langkah positif dan harus terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan para pengguna jasa kepelabuhan.
Selanjutnya Ketua Wantimpres mengunjungi Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung ini merupakan proyek strategis nasional yang sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui Program Tol Laut. Beliau mengapresiasi pula progress pembangunan fisik terminal multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah mencapai 52% karena relatif cepat sejak peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 27 Januari 2015, oleh Presiden RI Joko Widodo.
Kunjungan berikutnya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang terletak di Kabupaten Simalungun merupakan kawasan khusus untuk pusat industri yang berada di sentra bahan baku berbasis agro (kepala sawit dan karet) dan tidak dimiliki oleh kawasan industri lainnya di Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke dilaporkan bahwa pembangunan infrastruktur kawasan dan fasilitas pendukungnya telah selesai dibangun. Namun pasokan listrik masih dibutuhkan kedepannya 450 MW sedangkan saat ini yang tersedia sekitar 50 MW.(e-why)
