DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kunjungan Kerja Anggota Wantimpres Bapak Sidarto Danusubroto dan Tim Kajian ke Kabupaten Nias

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Sidarto Danusubroto, melaksanakan kunjungan kerja bersama Tim Kajian Penguatan Ideologi Pancasila ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2016. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi dan data terkait penguatan ideologi Pancasila dengan cara membudayakan Pancasila di kalangan generasi muda. Upaya

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Maritim

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tanggal 20 s.d. 24 Juli 2016 dalam rangka untuk mengetahui gambaran langsung berbagai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan maritim khususnya Sumut serta solusinya agar Program Tol Laut yang digagas oleh

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 kepada Anggota Wantimpres Bapak Sidarto Danusubroto

Di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2016, Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menerima audiensi Tim Panitia Simposium Nasional Korban 65 yang diketuai Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang hadir bersama Witaryono Reksoprodjo, Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Bonnie Setiawan (FSAB), Suryo Susilo (FSAB), Baskara T. Wardaya (Universitas Sanata

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Kunjungan Tim Kajian Anggota Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, telah membentuk Tim Kajian guna mendukung implementasi visi Presiden tentang mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Tim Kajian tersebut diketuai oleh Laksda TNI Siwi Sukma Adji, S.E. dengan komposisi keanggotaan terdiri atas personil TNI, Polri, dan perwakilan instansi pemerintah.

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Sejarah Pertumbuhan Kemajemukan Bangsa dan Aktualisasinya dalam Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional

Menyadari bahwa “pekerjaan pembangunan bangsa sebagai pekerjaan pendidikan” maka para pendiri bangsa Indonesia dengan kemajemukan multidimensi telah meneguhkan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan bangsa. Dengan semboyan itu para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI, Juli 1945, bersepakat adanya “kebijakan pendidikan nasional berbasis kemajemukan bangsa Indonesia” sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

REFORMASI BIROKRASI

Oleh: Prijono Tjiptoherijanto(*)   [dropcap]P[/dropcap]residen RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah melontarkan kekesalan atas lambatnya birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas sesuai arahan dan perintah baik yang berasal dari Presiden sendiri maupun dari para Menteri yang menjadi atasan para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Kegusaran Presiden ini segera ditangkap oleh

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Mampukah Indonesia Menghadapi Tantangan Perekonomian Global?

[dropcap]P[/dropcap]ada Tahun 2016 ini gejala pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat dan dampak keluarnya Ingrris dari Uni Eropa menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi penurunan perekonomian global. Sebagai akibatnya perekonomian Indonesia akan terpengaruh. Mampukah Indonesia menghadapi tantangan global ini? Sebagai salah satu pakar ekonomi dan

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Pengamanan APBNP 2016: dari Sisi Defisit, Stabilitas, dan Pertumbuhan Ekonomi

[dropcap]S[/dropcap]empat alot dalam pembahasan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna Ke-32 masa jabatan 2014-2019 tanggal 28 Juni 2016. Pengampunan pajak itu sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Penandatanganan MoU

Bapak K.H. Ahmad Hasyim, Anggota Wantimpres, bersama dengan Bapak Lukman Hakim Syarifudin, Menteri  Agama RI, berfoto bersama setelah Penandatanganan MoU antara Kementerian Agama RI dengan Darul Fatwa Libanon, di Beirut, Libanon, pada tanggal 22 Juli 2016  

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

6th Session of The Istanbul Process

Bapak K.H. Ahmad Hasyim Muzadi, Anggota Wantimpres, saat menjadi panelis pada kegiatan 6th Session of The Istanbul Process yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Singapura dan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura pada tanggal 20 Juli 2016  

Selengkapnya »
03 Oktober 2016

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
Search