[dropcap]P[/dropcap]ada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016, Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menyelenggarakan pertemuan dengan Tim Teknis/Pelaksana Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali di Ruang Rapat Praja
Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Pertemuan dipimpin oleh Bapak Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Provinsi Bali selaku Ketua TPID Provinsi Bali. Pertemuan ini diadakan dalam rangka mendapatkan informasi tentang “Pengendalian Harga dan Ketersediaan Sembako Mendekati Hari Raya/Liburan” Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Bali menyatakan bahwa TPID Provinsi Bali bekerja dengan hasil yang memuaskan dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Bali dimana dibuktikan pada Tahun 2015 inflasi dapat dicapai hingga titik terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini yaitu 2,75%. Ketua Wantimpres pun mengapresiasi hasil kerja keras dan sinergi yang baik antara anggota TPID, yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bulog Divre Bali, dan Bank Indonesia, atas keberhasilannya mengendalikan harga dan inflasi. “Apa yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Bali sangat bagus dan baik untuk direplika daerah lain, mengingat masih ada daerah lain yang inflasinya sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi makronya,” ujar Ketua Wantimpres.
TPID Provinsi Bali bekerja dengan menggunakan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SiGapura). SiGapura merupakan website yang memuat harga terkini dari pangan dan komoditas strategis di berbagai pasar tradisional di Bali mulai harga terendah hingga harga tertinggi setiap harinya. Hal ini sangat membantu masyarakat sebagai konsumen agar tidak dirugikan pedagang dan bagi petani sebagai produsen saat menjual hasil produksinya kepada pedagang. Bila terjadi lonjakan harga pada komoditi tertentu, juga terpantau pada SiGapura sehingga TPID dapat segera bertindak untuk mengatasinya sehingga harga stabil kembali.
Ketua TPID mengungkapkan bahwa inflasi yang terjadi di Bali sangat dipengaruhi oleh sektor tersier seperti pariwisata selain sektor primer dan sekunder yang juga memiliki peranan penting dalam menyumbang inflasi. Dengan kondisi inflasi yang rendah dan stabil tersebut, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bali menjadi semakin baik yakni 6,04 persen di triwulan II Tahun 2016.
Ketua TPID juga menambahkan langkah yang dilakukan TPID Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi adalah dengan membuat road map penanggulangan terhadap komoditi yang berpeluang meningkatkan inflasi. Secara simultan TPID Provinsi Bali melaksanakan sidak dan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga komoditi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sebagai konsumen dan juga para distributor sehingga harga komoditi tersebut dapat dikendalikan guna menekan pertumbuhan inflasi di Bali.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Bali dan Bank Indonesia telah mengembangkan berbagai program kebijakan dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan energi. Program tersebut antara lain: Simantri yang telah dikembangkan sejak Tahun 2009 merupakan salah satu terobosan yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Usaha pertanian yang dikembangkan berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 4 produk yaitu pangan, pakan ternak, pupuk organik dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian ada Program Pusat Pangan Sehat Lestari (Puspasari) melalui adopsi konsep urban farming, yakni menanam tanaman pangan di wilayah perkotaan. Dalam jangka panjang diharapkan Puspasari dapat menjadi budaya masyarakat Bali sehingga dapat menjaga kesinambungan suplai bahan pangan. (e-why)
Pertemuan Ketua Wantimpres dengan TPID Bali
