Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menterinya dinilai sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko politik pasca-Pemilu 2024. Bagi Demokrat, masuknya Agus Harimurti ke dalam kabinet mengakhiri status partai itu yang sejak 2014 berada di luar pemerintahan.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, melihat ditariknya Demokrat ke kabinet merupakan upaya Jokowi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk atau risiko-risiko politik yang bisa terjadi setelah pemilu. Menurut dia, wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu hanya salah satu risiko yang mungkin diantisipasi Jokowi. Risiko politik lainnya berkaitan dengan agenda-agenda sampai akhir pemerintahan. Namun, bergabungnya Demokrat belum bisa menjawab persoalan stabilitas pemerintahan.
Sementara itu, politikus PDI-P sekaligus Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menekankan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
