Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak AS, Inggris, dan beberapa negara lain membatalkan rencana menghentikan sementara pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Ia mengatakan kebutuhan mendesak para pengungsi Palestina harus dipenuhi. Sementara itu, dua juta warga sipil di Gaza bergantung pada bantuan penting dari UNRWA untuk kelangsungan hidup sehari-hari, tetapi pendanaan UNRWA saat ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka pada Februari. UNRWA mengatakan mereka telah memecat beberapa stafnya karena dugaan keterlibatan dalam serangan 7 Oktober terhadap warga Israel. AS, Inggris, Italia, Australia, Kanada, Finlandia, dan Belanda memutuskan untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA menyusul klaim Israel pada Jumat.
Norwegia menyambut baik penyelidikan terhadap beberapa staf UNRWA, tetapi mengatakan akan terus mendukung warga Palestina melalui UNRWA. Irlandia juga mengumumkan tidak akan menyetop pendanaan untuk badan PBB tersebut. Guterres mengatakan PBB mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki masalah ini melalui Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS). “Dari 12 orang yang terlibat, sembilan langsung teridentifikasi dan diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini; satu dipastikan meninggal, dan dua lainnya sedang diklarifikasi,” ujarnya.
Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk menuntut secara pidana, kata pernyataan itu. Sebelumnya pada 7 Januari, UNRWA mengumumkan sebuah peninjauan penuh dan independen terhadap organisasinya. Serangan Israel di Jalur Gaza telah membunuh setidaknya 26.422 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 65.087 orang terluka. Serangan Israel juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur.
