Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlaku per Januari 2024. Dari 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan, 11 di antaranya dikenai tarif umum maksimal 10 persen. Sisanya, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa, dikenai tarif pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.
Merespons keberatan pelaku usaha, pemerintah telah menyatakan akan memberi keringanan pajak. Namun para pelaku usaha menilai kebijakan ini sebatas solusi jangka pendek yang belum memberikan kepastian hukum dalam jangka menengah-panjang.
