Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023 mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor untuk keperluan pertahanan dan keamanan (Hankam). Peraturan ini mulai berlaku 1 Januari 2024. Melalui aturan tersebut, Kemenkeu membebaskan PPN untuk impor keperluan Kementerian Pertahanan seperti alat utama sistem senjata (alutsista) mulai dari senjata, rompi anti peluru, amunisi, kendaraan darat khusus hingga radar. Adapun PMK Nomor 157 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara pembebasan pengenaan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean, serta pemanfaatan dari luar daerah pabean.
Peraturan baru ini juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti menjelaskan PMK No 157/2023 memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. “Dengan penerbitan PMK ini DJP berupaya menghilangkan dispute di lapangan terkait kriteria pembebasan barang dan jasa kena pajak strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan,” ujar Dwi.
PMK ini menetapkan kriteria barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis berupa senjata, amunisi, helm anti peluru dan jaket/rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, serta radar yang secara lengkap diatur pada lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari PMK. Selain itu, mengatur jasa dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Sementara fasilitas pembebasan PPN diberikan dengan mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB).
