Kasus dugaan pemerasan oleh oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan tak mau dikesankan campur tangan atas kasus tersebut. Menurutnya, saat ini dugaan adanya pemerasan tersebut masih simpang siur. “Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini,” kata Jokowi di Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).
Jokowi pun menegaskan akan menunggu informasi detail terkait kasus ini dari pihak yang berwenang, baik dari KPK maupun kejaksaan. “Jadi saya menunggu informasi yang detail mengenai peristiwa ini dan itu sebetulnya itu menjadi kewenangan baik di kepolisian ya kepolisian, baik yang di KPK ya KPK, baik yang kejaksaan ya kejaksaan,” jelas dia.
Karena itu, Jokowi tak ingin memberikan komentar lebih jauh terkait kasus ini. Begitu juga soal desakan agar ia menonaktifkan pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. Jokowi tak ingin disebut melakukan intervensi dalam penanganan kasus ini. Jokowi menegaskan, penanganan kasus korupsi merupakan urusan para penegak hukum. Karena itu, ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke aparat penegak hukum. “Tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum, jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal jadi banyak yang menyampaikan intervensi, saya juga ga mau dikatakan seperti itu,” kata Jokowi.
