Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan terdapat tiga tantangan utama yang perlu dicermati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi kedepan. Pertama, meningkatnya fragmentasi ekonomi dan geopolitik yang bersumber tidak hanya dari konflik Rusia-Ukraina, namun juga tensi geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat serta bergesernya sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Kedua, pesatnya perkembangan digitalisasi yang menyasar berbagai sektor ekonomi dan keuangan salah satunya sistem pembayaran, perlu didukung dengan inovasi yang memudahkan arus tranksaksi dalam perekonomian. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran melakukan transformasi dalam menciptakan jasa sistem pembayaran yang kredibel dan berbasis teknologi terkini seperti inovasi Fast Payment. Ketiga, perubahan iklim dan demografi penduduk secara global. Sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mereduksi emisi karbon sehingga dibutuhkan program transisi yang mampu turut menggerakkan faktor demografi mewujudkan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Perry Warjiyo menyampaikan lima respon kebijakan yang perlu didorong. Pertama, memperkuat bauran kebijakan yang terintegrasi mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, keuangan inklusif, dan hijau. Kedua, pengembangan hilirisasi bernilai tambah tinggi untuk menopang ketahanan pangan, energi maupun sumber daya alam lainnya guna mendukung ketahanan ekonomi nasional. Ketiga, membuka kerjasama perdagangan dan investasi dengan skema yang menguntungkan, dapat mengoptimalkan hilirisasi, dan mampu memberdayakan sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keempat, mengadopsi teknologi terkini dengan tetap memperhatikan potensi risikonya. Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan termasuk pembentukan karakter sumber daya manusia yang unggul. Misalnya melalui program vokasi berbasis digital.
