Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Indonesia menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Namun proyek itu tidak berjalan mulus. Pasalnya, kericuhan terjadi seiring penolakan warga yang terancam digusur dari kawasan tersebut. Warga adat sekitar menyebut mereka telah ada di sana sejak 1934 dan tak ingin kehilangan kampung halamannya meskipun diberi tempat relokasi. Akibatnya, bentrok antara warga dan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan BP Batam pun tidak terhindarkan saat para petugas datang untuk melakukan pengukuran lahan pada Kamis malam, 7 September 2023.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut konflik terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. Pasalnya menurut Jokowi, konflik di antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Setelah mendapatkan mandat dari Jokowi, Bahlil pun memastikan akan segera ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk menangani konflik yang tengah bergejolak di masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pun berharap permasalahan di Pulau Rempang bisa ditangani dengan lebih baik. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
