Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Eddy OS Hiariej mengatakan, sejumlah pasal-pasal karet dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dicabut jika KUHP baru berlaku pada Januari 2026. Adapun sejumlah pasal tersebut adalah pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang keasusilaan, sementara Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang berita bohong merugikan konsumen, dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.
Eddy menyampaikan, meski KUHP baru belum berlaku secara penuh saat ini, pemerintah menjamin tidak ada kekosongan hukum. Sebab, beberapa aturan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, termasuk KUHP lama, UU TPKS, dan UU Pornografi. Alih-alih kekosongan hukum, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta, Uli Pangaribuan justru menilai pasal-pasal karet dalam UU ITE perlu dihapus dalam revisi kedua yang dilakukan DPR RI dan pemerintah. Sebab dalam menjalankan praktik perlindungan untuk korban kekerasan seksual yang dia lakukan, korban justru rentan dikriminalisasi atas hadirnya pasal-pasal karet tersebut. Salah satu pasal, yaitu pasal 27 ayat (1) misalnya, seringkali digunakan oleh pelaku mengkriminalisasi korban, keluarga korban, atau pendamping korban kekerasan seksual yang berjuang mendapatkan keadilan.
Selain pasal tersebut, ada beberapa pasal lain yang dinilai perlu dicabut. Pasal tersebut meliputi Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2). Koalisi masyarakat sipil juga menemukan dua pasal baru, Pasal 28A ayat (1) dan (2) tentang informasi bohong, yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru.
