Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk. Aparatur sipil negara yang bekerja di Jakarta, baik instansi pusat maupun Pemprov DKI Jakarta, nantinya akan diminta bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH). Rencananya, sistem kerja hibrida itu mulai diberlakukan September nanti atau bulan depan. Selain ASN, sistem hibrida ini juga diusulkan untuk diterapkan pada pekerja swasta.
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta, Diana Dewi, mengaku cemas dengan rencana pemerintah menerapkan WFH untuk karyawan yang bekerja di DKI Jakarta. Kebijakan WFH bisa berdampak buruk pada aktivitas bisnis banyak perusahaan. Padahal, pelaku bisnis baru saja pulih dari pandemi Covid-19, dikhawatirkan, bekerja secara WFH bisa membuat sektor bisnis kembali terpukul.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih melakukan pembahasan terkait kebijakan WFH bagi karyawan swasta untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah aglomerasi, Jabodetabek. Ida mengakui, polusi udara merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan diatasi. Ia pun menyadari, WFH dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Ida memastikan, apabila nantinya kebijakan WFH diterapkan, pemerintah tidak akan memukul rata seluruh sektor. Nantinya akan dikategorikan sektor usaha mana yang bisa bekerja dari rumah dan sektor mana yang tidak.
