Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor senjata dan amunisi masih dilakukan oleh kementerian/lembaga meski sudah dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Data BPS mencatat, mayoritas senjata dan amunisi yang diimpor sepanjang Januari-Juli berkode HS93. Namun, data BPS itu tidak mencantumkan K/L mana yang mengimpor senjata dan amunisi tersebut, apakah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, atau stakeholder terkait lain.
Jika dilihat berdasarkan negara asal, Korea Selatan menjadi pemasok alutsista terbanyak ke Indonesia dalam enam bulan ini, yakni mencapai US$25 juta. Negara terbanyak kedua adalah China dengan total ekspor senjata ke Indonesia senilai US$19,1 juta sejak awal 2023. Kemudian, ada Amerika Serikat senilai US$15 juta, Afrika Selatan US$10,6 juta, dan Spanyol sebesar US$6 juta. Nilai total transaksi impor alutsista Indonesia menyentuh US$78 juta.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bolak balik telah menegaskan industri dalam negeri sudah bisa memproduksi senjata. Oleh karena itu, ia melarang Kemenhan hingga Polri mengimpor senjata dan hanya memperbolehkan impor senjata berteknologi tinggi, seperti pesawat tempur. “Kalau yang canggih-canggih, silakan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?” ujar Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).
