Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyebut, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi harus dilanjutkan. Menurutnya, program tersebut mampu mengatasi kesenjangan di antara peserta didik. “Zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan,” ujar Nadiem, dalam acara Belajaraya, di Jakarta, Sabtu (29/7). Nadiem menerangkan, dahulu, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit. Belum lagi, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri. “PPDB sistem zonasi ini memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya,” jelasnya.
Nadiem mengungkapkan, PPDB zonasi menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah. Dia mengapresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Muhadjir Effendy yang telah menginisiasi PPDB zonasi. Dia menambahkan, PPDB zonasi merupakan bentuk pentingnya keberlanjutan kebijakan pemerintah tiap periodenya. Menurutnya, tidak masalah ketika ada kebijakan lama yang disempurnakan.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf, mengatakan pihaknya mempertimbangkan membentuk Panitia Kerja (Panja) PPDB. Menurutnya, Panja menjadi bentuk upaya DPR untuk bekerja menangani banyaknya laporan temuan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum selama penyelenggaraan PPDB. “Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB,” terangnya. Dia berharap permasalahan PPDB dapat segera diselesaikan sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas pendidikan dan meningkatkan jumlah sekolah serta kualitas gurunya.