Teten: Hapus Kemiskinan Ekstrem dengan Penciptaan Lapangan Kerja

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, cara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem jangka panjang adalah dengan menciptakan lapangan kerja. Teten menyampaikan pengetasan kemiskinan ekstrem menjadi fokus pemerintah. Hal tersebut sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan angka Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024 mencapai 0 persen di 36 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Kemenkop UKM bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten, beserta pihak terkait, menghadirkan berbagai program strategis di bidang koperasi dan UMKM untuk mempercepat penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Adapun program tersebut terdiri atas penyelenggaraan promosi produk unggulan usaha mikro, penyuluhan hukum dan konsultasi usaha bagi UMK, pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster di daerah, pendampingan untuk berkoperasi atau membentuk koperasi, pengembangan kapasitas SDM Usaha Mikro berbasis kompetensi dan fasilitas mesin produksi budidaya maggot.

Selain itu, program unggulan lainnya adalah pengembangan kapasitas SDM usaha mikro melalui vokasional, literasi keuangan mikro melalui aplikasi Lamikro, penerbitan perizinan berusaha dan sertifikasi halal bagi usaha mikro oleh garda Transfumi. Juga peningkatan literasi dan digitalisasi keuangan, penyaluran KUR pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan kecil (PK2UMK). Menurut Teten, program ini merupakan salah satu cara pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Namun demikian, Teten meminta adanya identifikasi sektor usaha di desa sehingga roda perekonomian bisa berputar dan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Penghapusan kemiskinan ekstrem pada sektor Koperasi dan UMKM, memiliki tantangan tersendiri karena jumlahnya yang tersebar. Ia pun mendorong adanya sinergi dari lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga perbankan untuk mendukung program prioritas ini.

Search