Isu krusial kembali disampaikan dengan lugas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tidak tanggung-tanggung, dia memaparkan persoalan pelik yang menjangkiti legislatif sampai yudikatif serta berbagai lembaga pemerintahan. Problematika itu, kata Mahfud, adalah dugaan adanya persekongkolan pihak-pihak tertentu dengan cara menyusupkan orang-orang mereka di pemerintahan. Tujuannya adalah menggerogoti pemerintahan dengan mempengaruhi pembuatan kebijakan demi menguntungkan kelompok tertentu.
Mahfud tak menjelaskan lebih jauh mengenai penyusup yang dimaksudnya itu. Dia pun meminta agar proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat. Selain itu, Mahfud juga memaparkan salah satu faktor yang membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2022 turun menjadi 34. Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021. Selain itu, peringkat Indonesia turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110.
Karena penasaran, Mahfud pun mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia. Ia juga mengatakan, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki konsultan hukum. Mahfud meminta agar permasalahan seperti itu ditata kembali. Mahfud mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh tiga dimensi utama, yakni membuat kebijakan yang berempati dan antikorupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis.
